3 Peringatan Jika STNK Mati 2 Tahun, Awas Kendaraan Dianggap Bodong!

3 Peringatan Jika STNK Mati 2 Tahun, Awas Kendaraan Dianggap Bodong!

Tim detikOto - detikBali
Kamis, 21 Jul 2022 10:39 WIB
Bali -

Kebijakan penghapusan data kendaraan yang masa berlaku STNK-nya mati selama dua tahun bakal segera diberlakukan oleh Korlantas Polri. Sebelum data kendaraan dihapus hingga dianggap bodong, pemilik kendaraan akan mendapat peringatan.

Dilansir dari detikOto, sebelum penghapusan dari daftar Regident Ranmor, Unit Pelaksana Regident Ranmor tiga kali peringatan yang akan diberikan kepada pemilik kendaraan. Ketiga peringatan tersebut antara lain:

a. peringatan pertama, tiga bulan sebelum melakukan penghapusan data Regident Ranmor;


b. peringatan kedua untuk jangka waktu satu bulan sejak peringatan pertama, apabila pemilik Ranmor tidak memberikan jawaban/tanggapan; dan

c. peringatan ketiga untuk jangka waktu satu bulan sejak peringatan kedua, apabila pemilik Ranmor tidak memberikan jawaban/tanggapan.

Bagi pemilik kendaraan yang tidak memberikan jawaban/tanggapan dalam jangka waktu satu bulan sejak peringatan ketiga, maka penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor langsung dilakukan. Dengan demikian, data kendaraan menjadi tak terdaftar dan kendaraan itu berstatus bodong. Peringatan tersebut disampaikan secara manual atau elektronik.

Sementara itu, penghapusan data kendaraan tidak berlaku jika kendaraan tersebut diblokir, dalam proses lelang, atau kendaraan yang rusak berat masih dalam perbaikan berdasarkan surat keterangan dari bengkel.

Untuk diketahui, kebijakan penghapusan data kendaraan jika tidak perpanjang STNK itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 74 ayat 2 diatur:

Penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dapat dilakukan jika:

a. Kendaraan bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan; atau

b. Pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Hal itu diperkuat juga oleh Peraturan Polri No. 7 Tahun 2021. Pasal 85 dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2021 sendiri, merupakan peraturan lanjutan dari Pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono berharap masyarakat yang memiliki kendaraan dapat menerima kebijakan ini. Menurutnya, kebijakan ini juga berdampak terhadap registrasi yang baik, sampai pada penegakan hukum yang baik.

"Kami berharap, tentunya ini akan memberikan manfaat bagi Pemda, dan tentunya untuk masyarakat, untuk bisa tertib terhadap pajak dan juga tertib dalam keselamatan berkendara," ujar Rivan dalam keterangan tertulisnya yang dikutip detikOto.

Terpisah, Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi mengatakan, masih ada gap/akurasi data yang belum sempurna pada sistem tersebut. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk segera melakukan registrasi ulang kendaraan, sehingga data kendaraan bermotor dalam ETLE lebih akurat.

"Kami meyakini apabila ETLE semakin akurat, sangat memungkinkan untuk dapat mensuport informasi kepada wajib pajak (WP) dan penegakan hukum demi kepatuhan pembayar PKB," kata Firman.

(iws/iws)