.webp)
Pasalnya, Gubernur Bali diketahui hadir dalam rapat paripurna ke-14 DPRD Provinsi Bali masa persidangan II tahun sidang 2022 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali tersebut. Namun, ketika selesai rapat, Wayan Koster langsung meninggalkan ruangan.
"Jelas kami kecewa, tapi kekecewaan itu tidak menghentikan langkah kami untuk terus berjuang dalam mempertahankan sistem pendidikan gratis ini. Tujuan kami hari ini hanya untuk berdiskusi tentang kajian-kajian yang telah kami susun. Bukan teriak-teriak di jalan. Toa dan sound pun kami tidak bawa karena niat kami memang untuk diskusi," ucap Ketua Koordinator FKPP Bali, I Ketut Sae Tanju.
FKPP Bali dan Alumni SMA Bali Mandara sendiri kembali mendatangi kantor DPRD pada Senin (20/6/2022) pagi dengan melibatkan kurang lebih 50 orang.
Aksi ini merupakan aksi kedua kalinya yang dimana sebelumnya telah dilakukan pada Kamis (2/6/2022) lalu.
Sementara itu Waketum DPP Persadha Nusantara, Gede Suardana mengatakan kepada anggota DPRD Bali yang hadir dalam kesempatan tersebut agar Selasa (21/6/2022) besok dapat dilakukan RDP.
"Untuk itu kami memohon agar besok sudah dilakukan RDP, karena tanggal 22 Juni, PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) sudah dilakukan di SMA Bali Mandara secara reguler dan di seluruh Bali. Jika (PPDB sekolah reguler) itu sudah dilakukan maka habis sudah. Terkubur sudah mimpi-mimpi anak-anak SMA Bali Mandara dan anak-anak miskin untuk menggapai mimpi menjadi orang yang sejahtera, berprestasi secara akademik, dan keluar dari garis kemiskinan," ungkapnya.
Pihaknya pun berharap pihak DPRD Bali dapat kembali menerima kedatangan pihaknya untuk berdiskusi terkait polemik SMA Bali Mandara.
"Kami akan datang kembali besok untuk melakukan RDP dengan Komisi IV, Wakil Ketua DPRD, eksekutif, pemerhati, dan semuanya. Sehingga keputusan ini bisa diambil besok. Kami memberikan satu solusi jalan tengah, tetapkan sekolah ini, lanjutkan sistem pendidikan SMA Bali Mandara, yaitu sistem asrama," kata Gede Suardana.
Dalam aksi tersebut, Gede Suardana menyampaikan secara singkat terkait kajian-kajian yang disusun pihaknya, mulai dari kesejahteraan orang tua siswa SMA Bali Mandara, kualitas, prestasi siswa hingga standar pembiayaan SMA Bali Mandara dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) satu angkatan per tahun.
"Supaya tidak ada kebijakan yang keliru karena berdasarkan kajian dan data-data yang salah oleh Prof Damriyasa (Koordinator Kelompok Ahli Pemprov Bali).
Kami tegaskan data dari Prof Damriyasa tidak berdasarkan data kajian akademis yang benar. Karena sampelnya keliru, analisisnya keliru, dan rekomendasinya jadi keliru kepada pemerintah, dan pemerintah mengambil kebijakan yang keliru," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut pihak FKPP-Alumni juga menyerahkan kajian mengenai SMA Bali Mandara serta bunga mawar yang bertuliskan :#SAVE SMAN SMKN NEGERI BALI MANDARA' kepada anggota DPRD Bali yang hadir dalam aksi tersebut.
(kws/kws)
