.webp)
Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Suyasa menegaskan pihaknya setuju terhadap kebijakan Gubernur Bali I Wayan Koster yang akan mengubah pola layanan pendidikan SMA Bali Mandara menjadi seperti SMA reguler.
"Secara pribadi saya setuju terhadap kebijakan Gubernur itu kan untuk peningkatan pelayanan kepada siswa miskin," ujarnya saat dihubungi detikBali, Selasa 14/6/2022).
Dan perihal adanya pro dan kontra terhadap sebuah kebijakan baru menurutnya sudah biasa. "Ada dua sisi menurut saya pribadi, kebijakan itu tidak ada salahnya. Tapi yang jelas kebijakan itu sepanjang tidak merugikan siswa miskin, artinya jika pelayanan terhadap siswa miskin masih ada ya tidak apa-apa," tandas penasehat fraksi Gerindra DPRD Bali ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, apa yang sudah menjadi kebijakan Gubernur Koster tentu agar terjadi pemerataan terhadap pelayanan pendidikan terhadap siswa miskin di setiap kabupaten, sehingga tidak ada desentralisasi di satu kabupaten saja. Di satu sisi program SMA Bali Mandara sudah baik, namun di sisi lainnya kebijakan Gubernur juga sudah baik.
"Kebetulan pak Koster punya kebijakan baru sepanjang kebijakan itu tidak merugikan siswa miskin ya saya setuju," ucapnya seraya menegaskan bahwa sekolah SMA Bali Mandara tidak ditutup atau dibubarkan.
"Itu kan pola pelayanan yang berubah, SMA Bali Mandara kan tidak ditutup. Mungkin beliau punya terget tertentu agar ada pemerataan yang adil di seluruh kabupaten, jadi tidak hanya di satu tempat saja," jelasnya.
Terkait parameter bahwa SMA Bali Mandara kini dicap tidak berprestasi menurutnya untuk mengukur keberhasilan sekolah tersebut kemungkinan pihak tim Gubernur sudah melalui pertimbangan tertentu.
"Mungkin secara persentase prestasinya tidak memadai, SMA Bali Mandara tidak berhasil. Dan sekarang pak Gubernur punya pola kebijakan baru ya kita coba dulu kita lihat seperti apa kan baru ini mudah-mudahan bisa mensukseskan pendidikan di Bali," harapnya.
Sementara itu Bendahara Fraksi Gerindra DPRD Bali I Gde Ketut Nugrahita Pendit mengatakan apa yang menjadi dasar kebijakan Gubernur Bali I Wayan Koster terkait perubahan sistem SMA Bali Mandara tentu sudah menjadi pertimbangan dan kajian dari pihak-pihak terkait. Termasuk rekannya di fraksi Gerindra DPRD Bali yakni Diesel Astawa, yang berada di Komisi IV.
"Pada dasarnya tentu itu sudah dari kajian Komisi IV juga kan yang pendidikan ada di komisi IV kebetulan teman kita (Diesel Astawa) di fraksi dan kita harus seirama kalau berbeda nanti ada anggapan nanti takutnya dibilang tidak kompak," ujarnya kepada detikBali Selasa (14/6/2022).
Menurutnya, tujuan dari kebijakan itu tergantung kepala daerah masing-masing. "Setiap kebijakan tentu ada pro dan kontra pasti ada, jadi kemungkinan dari pak gubernur sudah berdasarkan kajian dari dinas dan pihak terkait," tandasnya.
Dan jika melihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang menurun, pihaknya menduga hal ini menjadi salah satu indikator diubahnya sistem pendidikan SMA Bali Mandara.
"Kemungkinan itu bisa jadi salah satu indikator, tapi kita berharap dari sektor pariwisata naik dan kita tunggu kita lihat animo masyarakat nantinya setelah program ini berjalan, ketika tidak sesuai ya kita di dewan bisa saja meminta evaluasi ke Gubernur terkait kebijakannya," ungkapnya.
Meski demikian, ia berharap walaupun SMA Bali Mandara sifatnya reguler namun beasiswa siswa miskin harus tetap dilakukan karena banyak siswa miskin yang harus kita bantu untuk dapat melanjutkan pendidikannya.
Disdikpora Bali Ungkap Alasan Hapus Sistem Asrama SMA Bali Mandara
Sebelumnya diberitakan, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali membantah penghapusan sistem asrama bagi siswa-siswi SMA Bali Mandara akibat kekurangan anggaran. Sistem asrama dihapus karena banyak siswa-siswi lain yang tidak dapat di SMA Bali Mandara, yang juga harus mendapatkan perhatian pemerintah.
"Kalau berbicara anggaran, kalau anggaran hanya untuk di sekolah tersebut tentu masih sangat mencukupi," kata Kadisdikpora Ketut Ngurah Boy Jayawibawa saat konferensi pers di kantornya, Senin (6/6/2022).
"Karena ini kan masih banyak yang harus dientaskan, masih banyak yang harus ditangani, bukan hanya yang tadi, katakan 800 atau 900 (orang) di sekolah tertentu, ini sudah mencakup seluruh Bali. Jadi oleh Bapak Gubernur, pemerintah harus hadir harus merata sampai ke kecamatan sampai ke desa-desa," terang Boy.
Menurut Boy, suatu kebijakan pasti ada pelaksanaan dan evaluasi, termasuk di SMA Bali Mandara. Sebab masih banyak anak-anak yang memang berstatus sebagai siswa miskin tetapi kurang beruntung karena tak bisa diterima di SMA Bali Mandara. Karena itu, mereka akhirnya harus bersekolah di sekolah-sekolah lain.
"Syukur-syukur yang pertama mereka bisa diterima, atau kalau diterima tentu dengan kondisi kekurangmampuan itu akhirnya tidak terpantau oleh pemerintah. Sekarang semuanya telah tersebar di sembilan kabupaten/kota, di sekolah-sekolah SMA dan SMK, ini akan lebih memudahkan untuk pengentasannya, mengantarkan mereka sampai tamat dari sekolah menengah," terangnya.
Menurut Boy, di Bali ada sekitar 18 ribu siswa miskin, namun hanya sedikit yang diterima di SMA Bali Mandara. Karena itu, masih ada sekitar 17 ribu sekian siswa yang belum terakomodir di SMA Bali Mandara.
"Jadi seperti itu pola pemikirannya. Ya kalau yang memang siswa miskin beruntung mendapat sekolah tersebut mendapat fasilitas, tapi anak- anak siswanya yang lain yang lagi 17 ribu sekian, kan ini kasihan. Di sinilah wajib kita hadir," ungkap Boy.
(kws/kws)
