Koordinator Alumni SMA Bali Mandara, I Made Gede Eris Dwi Wahyudi menyayangkan audiensi Alumni dan Forum Komunikasi Peduli Pendidikan (FKPP) Bali dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kini bersifat tentatif.
Ia menyebut, hal tersebut terkesan bahwa perwakilan rakyat tidak berani untuk bertemu dengan rakyatnya. "Masak dari semua anggota tidak ada yang sama sekali mau menerima kami untuk diajak berdialog. Kalau pun memang ada beberapa orang yang harus pergi karena ada acara di Jakarta, setidaknya ada perwakilan dari DPRD dan ada iktikad baik untuk menemui kami untuk menjelaskan semuanya dan kita bisa mencari solusinya bareng-bareng," ucap I Made Gede Eris Dwi Wahyudi saat dihubungi detikBali, Selasa (14/6/2022).
Ia menuturkan, pihaknya telah lima kali bersurat agar dapat diberikan ruang untuk berdiskusi dengan DPRD mengenai perubahan pola layanan pendidikan SMA Bali Mandara yang kini statusnya menjadi sekolah reguler.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, hingga kini niatan audensi tersebut belum bisa terlaksana dan dari surat terakhir yang diterima pihak alumni dan FKPP Bali bahwa audensi tersebut menjadi tentatif. I Made Gede Eris Dwi Wahyudi menuturkan pihaknya kini tengah dalam tahap diskusi untuk menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil agar bisa sesegera mungkin bertemu dengan DPRD Bali.
"Kami masih menggunakan cara-cara yang elegan dan sepantasnya seorang cendekiawan. Tapi, tidak menutup kemungkinan kami akan turun ke jalanan karena permasalahan ini sudah urgent sekali dan DPRD juga terlihat sekali mengulur-ulur waktu," katanya kepada detikBali, Selasa (14/6/2022).
Jika ruang diskusi sudah ada, kata Eris, pihaknya akan menyampaikan beberapa data dan kajian untuk membantah kajian sebelumnya yang mengakibatkan akhirnya diputuskannya perubahan status SMA Bali Mandara.
Menurutnya, ada beberapa kajian yang akan menjadi highlight dalam diskusi nantinya, yakni mengenai anggaran dan prestasi dari Alumni SMA Bali Mandara. "Yang kami perjuangkan adalah mempertahankan program asrama yang dimana selama ini program tersebut sangat powerfull untuk mengatasi kemiskinan," ucap alumni SMA Bali Mandara angkatan 2011 ini.
Eris menuturkan, banyak pengalaman berharga yang ia raih selama bersekolah di SMA Bali Mandara. "Teman-teman di asrama adalah keluarga baru yang di mana senang sedih kita bagi ke mereka. Sistem yang seperti itu membuat mental kami lebih kuat dan misalkan kami yang kategori siswa miskin disatukan dengan siswa lain, entah dia kaya atau sedang itu pasti membuat kami minder," ungkap Alumni ITS Surabaya jurusan teknik kimia ini.
Dirinya pun berharap ruang diskusi antara alumni dan FKPP Bali dengan DPRD Bali bisa segera terlaksana. "Intinya kami hanya ingin berdiskusi dulu dan kalau misalkan program ini sudah terlanjur ketuk palu duluan tanpa mendengarkan suara rakyat, disini terlihat bahwa Pemprov Bali tidak mendengarkan rakyatnya," tambahnya.
Alasan DPRD Bali Menunda Pertemuan
Seperti diketahui, pertemuan FKPP (Forum Komunikasi Peduli Pendidikan) Bali dan para alumni SMA Bali Mandara dengan anggota DPRD Bali yang awalnya digelar pada 13 Juni 2022 ditunda menjadi tanggal 20 Juni 2022, dan kini menjadi tentatif.
Sekretaris DPRD Bali Gede Suralaga mengungkapkan, bahwa pertemuan tersebut ditunda karena Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama yang notabene merupakan politisi PDI-P dan semua anggota fraksi PDI-P akan melakukan bimbingan teknis (Bimtek) ke Jakarta. Pihaknya pun membantah jika pertemuan ditunda karena sengaja mengulur-ngulur waktu.
"Bukan, mengulur - ngulur waktu kalau mengulur waktu kan di olahraga kan, kalau di sini ini pak Ketua termasuk mitra pendidikan Komisi IV kan PDI-P juga jadi semua Bintek ke Jakarta, fax-nya kita sudah terima. Saya juga sudah koordinasi dengan Gede Suardana (Waketum Persadha Nusantara)," tukasnya kepada detikBali, di DPRD Bali Senin (6/6/2022).
(kws/kws)