.webp)
Terkait polemik dihapusnya sistem asrama di SMA Bali Mandara, Anggota Fraksi Golkar DPRD Bali, IGK Kresna Budi mengaku bahwa pihaknya sudah berusaha berjuang agar sistem tersebut tetap dipertahankan pada saat pembahasan anggaran pembangunan tahun 2021/2022 lalu. Meski demikian, katanya, apa yang sudah diputuskan Pemprov dan melalui Gubernur Bali I Wayan Koster tentu memiliki pandangan yang lain.
Pihaknya berharap tahun depan dapat dilakukan evaluasi menyeluruh pasca dihapusnya sistem pendidikan berasrama di SMA Bali Mandara. "Kita kan memang sudah berjuang, tapi masih tetap kan begitu, kembali kepada kebijakan daripada Gubernur, mungkin beliau memiliki pandangan lain, kita lihat saja nanti," ungkap anggota Komisi II DPRD Bali ini saat dihubungi detikBali, Senin (6/6/2022) malam.
Fraksi Golkar, lanjut Kresna Budi, berharap sistem asrama tersebut masih tetap ada, namun kalau menurut Gubernur kebijakan itu untuk keadilan, pihaknya juga bakal menghormati keputusan itu. "Kalau kita lihat daripada undang - undang, keberpihakan itu kepada yang lemah. Kalau kita sih pandangannya memang sebaiknya dipertahankan begitu," harapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Komisi II DPRD Bali ini menduga dari Pemprov berpandangan ada anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum mendapatkan perlakuan yang sama. "Mungkin karena pandangan itu, memiliki pandangan yang sama mungkin pak Gubernur ingin menyamaratakan kan begitu supaya tidak ada ketimpangan antar siswa - siswa miskin," imbuhnya.
Kresna Budi berharap nantinya akan mendapatkan solusi yang terbaik. Apalagi bentuknya kini sudah keputusan dan anggaran pendidikan berasrama untuk SMA Bali Mandara dihapus untuk tahun ajaran 2022/2023. Ia pun mengaku tidak bisa berbuat apa-apa.
"Nanti kan ada evaluasi cara seperti ini sekarang kan caranya pak Gubernur ya, kita lihat tahun depan bagaimana dampaknya, kita lihat saja nanti," tegas Ketua DPC Golkar Buleleng ini.
Saat ini Fraksi Golkar hanya bisa menunggu hingga tahun depan, dan akan mengkaji kembali dampak dengan dihapusnya sistem pendidikan berasrama di SMA Bali Mandara. Namun pihaknya berpendapat, bahwa kondisi anggaran pendidikan 20 persen sangatlah berat terlebih pasca pandemi, dimana semuanya belum kembali normal.
"Mudah-mudahan PAD kita meningkat dan mudah-mudahan nanti akan ada evaluasi menyeluruh lagi," harapnya.
Kresna Budi membeberkan bahwa saat ini kondisi PAD (Pendapatan Asli Daerah) provinsi Bali menurun. Hal ini menurutnya menjadi salah satu pandangan Gubernur Wayan Koster untuk menghapus sistem pendidikan asrama di SMA Bali Mandara.
"Kemungkinan pak Gubernur mencoba mengevaluasi kembali (SMA Bali Mandara) karena dianggap beban mudah-mudahan PAD kita meningkat, kita kembalikan lagi," tegasnya kembali.
Terkait pertemuan yang akan digelar oleh rekan-rekannya di Komisi IV yang rencananya akan digelar pada 20 Juni 2022 mendatang, apapun hasilnya pihaknya akan menghormati keputusan tersebut. Meski demikian ia tetap berharap tahun depan PAD meningkat dan kondisi SMA Bali Mandara dapat kembali seperti semula.
Satu hal yang ia kritisi jika indikatornya soal tingkat prestasi siswa miskin SMA Bali Mandara disamakan dengan sekolah reguler lainnya menurutnya tidak fair. "Ya tanda kutip dong anak miskin jangan disamakan dengan anak orang kaya yang dia dapat les," tegasnya.
Ditanya apakah ini ada unsur politis karena program ini merupakan program pemerintah Gubernur Mangku Pastika kala menjabat, Kresna Budi membantahnya. Karena menurutnya pihak pemerintah provinsi Bali tentu sudah menggunakan sumber data sebagai acuan.
Pihaknya tetap berpendapat bahwa kondisi SMA Bali Mandara tahun depan agar dapat dikembalikan seperti semula. "Itu harapan saya supaya rohnya namanya aturan tetap harus berpihak kepada yang lebih lemah," pungkas dia.
Disdikpora Bantah Sistem Asrama Dihapus karena Anggaran
Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali membantah penghapusan sistem asrama bagi siswa-siswi SMA Bali Mandara akibat kekurangan anggaran. Sistem asrama dihapus karena banyak siswa-siswi lain yang tidak dapat di SMA Bali Mandara, yang juga harus mendapatkan perhatian pemerintah.
"Kalau berbicara anggaran, kalau anggaran hanya untuk di sekolah tersebut (SMA Bali Mandara) tentu masih sangat mencukupi," kata Kadisdikpora Ketut Ngurah Boy Jayawibawa saat konferensi pers di kantornya, Senin (6/6/2022).
"Karena ini kan masih banyak yang harus dientaskan, masih banyak yang harus ditangani, bukan hanya yang tadi, katakan 800 atau 900 (orang) di sekolah tertentu, ini sudah mencakup seluruh Bali. Jadi oleh Bapak Gubernur, pemerintah harus hadir harus merata sampai ke kecamatan sampai ke desa-desa," terang Boy.
(kws/kws)
