
3 Catatan Hakim Konstitusi Saat Gugatan UU TNI Cetak Sejarah
Undang-Undang TNI hasil revisi mencetak sejarah lantaran digugat 14 kali di MK. Hakim MK bahkan sampai memberikan sorotan terkait UU TNI tersebut.
Undang-Undang TNI hasil revisi mencetak sejarah lantaran digugat 14 kali di MK. Hakim MK bahkan sampai memberikan sorotan terkait UU TNI tersebut.
Pemohon yang tergabung dalam advokat dan mahasiswa menggugat Pasal 47 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Hakim Konstitusi Arsul Sani berbicara terkait legal standing atau kedudukan hukum pemohon yang mengajukan gugatan UU TNI.
Hakim Konstitusi, Ridwan Mansyur, meminta para pemohon yang mengajukan gugatan UU TNI untuk menyusun dengan benar permohonan gugatannya.
Mahasiswa menggugat UU TNI ke MK. Mahasiswa meminta presiden dan DPR membayar uang ganti rugi dan uang paksa ke negara akibat mengesahkan UU TNI.
"Jadi ini baru pertama dalam sejarah Mahkamah Konstitusi isu yang sama itu disidangkan serentak dalam tiga panel yang berbeda," katanya.
Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). UU yang baru disahkan DPR RI itu menuai gelombang penolakan.