
PPI Turki: Sahkan UU Perampasan Aset-Batasi Gaji dan Tunjangan DPR
PPI Turki menyerukan perbaikan demokrasi di Indonesia, termasuk pengesahan UU Perampasan Aset dan pembatasan gaji DPR.
PPI Turki menyerukan perbaikan demokrasi di Indonesia, termasuk pengesahan UU Perampasan Aset dan pembatasan gaji DPR.
Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menegaskan mendukung Presiden Prabowo Subianto mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungannya terhadap Undang Undang Perampasan Aset. Hal ini dilakukan Prabowo dalam rangka pemberantasan korupsi.
Puluhan mahasiswa IMM Mataram demo di DPRD NTB, menuntut pengesahan UU Perampasan Aset dan menolak program Makan Bergizi Gratis.
Perihal ini kian urgen; tanpa peraturan ini para bromocorah korupsi tak akan merasa kapok.
Ia mengatakan rancangan undang-undang tersebut masih diproses di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).