.webp)
Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Turki menyuarakan beberapa perbaikan untuk demokrasi di Indonesia. Di antaranya, sahkan UU Perampasan Aset hingga membatasi gaji dan tunjangan DPR.
"Percepat pengesahan aturan penyitaan aset untuk memberantas korupsi, menjamin kejujuran hukum, dan memperkuat landasan konstitusional dalam pengelolaan kekayaan negara secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan," demikian rilis PPI Turki yang diterima detikEdu, Rabu (3/9/2025).
Suara itu hasil diskusi terbuka PPI Turki sebagai bentuk keprihatinan mendalam atas insiden yang merenggut nyawa beberapa korban seperti pengendara ojek online (ojol), mahasiswa, tukang becak, pegawai DPRD, dan anggota Satpol PP akibat gelombang unjuk rasa yang berlangsung di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
PPI Turki juga menyarankan untuk membatasi gaji dan tunjangan gaji anggota DPR. Gaji DPR maksimal 5 kali upah minimum regional (UMR).
"Batasi total pendapatan maksimal lima kali upah minimum regional (UMR) untuk menunjukkan kesetaraan sosial, mengurangi kesenjangan antara pejabat dan rakyat, serta meningkatkan empati wakil rakyat terhadap kondisi ekonomi masyarakat," demikian suara PPI Turki.
Berikut 9 poin suara PPI Turki hasil diskusi terbuka:
1. Penyitaan Aset dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset
Percepat pengesahan aturan penyitaan aset untuk memberantas korupsi, menjamin kejujuran hukum, dan memperkuat landasan konstitusional dalam pengelolaan kekayaan negara secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Batasi Gaji dan Tunjangan Anggota DPR
Batasi total pendapatan maksimal lima kali upah minimum regional (UMR) untuk menunjukkan kesetaraan sosial, mengurangi kesenjangan antara pejabat dan rakyat, serta meningkatkan empati wakil rakyat terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
3. Tingkatkan Kualifikasi Anggota DPR
Tetapkan syarat pendidikan minimal S1 dan studi lanjutan S2 untuk memastikan profesionalitas dan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.
Tolak mantan koruptor, sebagai lembaga yang merupakan wakil rakyat dan mengawasi jalannya pemerintahan, Anggota DPR diharuskan tegas, berintegritas, dan berdedikasi tinggi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan menghasilkan kebijakan yang tepat guna bagi kemajuan bangsa. Keberadaan mantan koruptor dirasa mengurangi integritas DPR sebagai lembaga pengawasan dan aspirasi masyarakat, sehingga meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat.
4. Berikan Sanksi untuk Anggota DPR yang Terbukti Melanggar
Pecat anggota yang menghina rakyat atau hanya mementingkan partai politik. Kembalikan sistem merit dalam lembaga legislatif, lakukan audit kekayaan pejabat untuk menjamin transparansi dan mencegah penyalahgunaan dana.
5. Tetapkan Indikator Kinerja yang Jelas untuk Anggota DPR
Gunakan tolok ukur kinerja yang terukur. Lakukan evaluasi dan beri sanksi bagi yang tidak memenuhi target. Laporkan perkembangan, capaian, dan tantangan secara berkala kepada masyarakat.
6. Tingkatkan Edukasi Politik bagi Masyarakat
Perluas pemahaman politik melalui media digital untuk membangun kesadaran kritis, mengurangi manipulasi informasi, dan mendorong partisipasi publik yang rasional dalam demokrasi.
7. Perbaiki Lembaga Penegak Hukum
Lakukan reformasi struktural pada institusi hukum agar bebas dari campur tangan politik, transparan dalam proses hukum, dan mampu menegakkan keadilan secara independen dan berintegritas.
8. Libatkan Pelajar dan Akademisi di Luar Negeri
Ajak pelajar dan diaspora akademik untuk terlibat dalam wacana kebangsaan, sebagai sumber masukan objektif dan jembatan pemikiran yang melintas batas negara.
9. Pentingnya Reformasi di Kepolisian dan DPR, sehingga Sistem Pemilihan Legislatif Lebih Terbuka
"Berbagai aksi sederhana namun konsisten, seperti edukasi melalui media sosial dan penggalangan bantuan untuk korban, dinilai dapat memberikan dampak yang berarti. PPI Turki berkomitmen untuk terus menyuarakan aspirasi pelajar Indonesia di luar negeri." tulis PPI Turki.
Hasil pembahasan ini akan didokumentasikan dan disampaikan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ankara sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap kondisi di tanah air.
(nwk/nah)
