Berita dan Informasi Uu perampasan aset Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikJatimSenin, 17 Agu 2026 22:00 WIB

Ulama Jatim Desak Pemerintah Segera Sahkan UU Perampasan Aset

KH Asep Saifuddin Chalim mendesak pemerintah segera sahkan UU Perampasan Aset dan terapkan hukuman mati bagi koruptor untuk efek jera dan keadilan.

detikNewsMinggu, 09 Nov 2025 09:54 WIB

Ahmad Doli: UU Perampasan Aset Penting untuk Beri Efek Jera

Doli berharap UU Perampasan Aset bisa menjadi efek jera. Menurutnya, UU ini apabila disahkan akan membuat orang berpikir keras untuk melakukan korupsi.

detikJatengKamis, 04 Sep 2025 18:46 WIB

Aksi Kamisan Solo, Payung Hitam dan Kegeraman Masyarakat

Massa aksi kamisan di Gladag, Solo membawa payung hitam sebagai simbol negara belum bebas dari kegelapan.

detikEduRabu, 03 Sep 2025 18:30 WIB

PPI Turki: Sahkan UU Perampasan Aset-Batasi Gaji dan Tunjangan DPR

PPI Turki menyerukan perbaikan demokrasi di Indonesia, termasuk pengesahan UU Perampasan Aset dan pembatasan gaji DPR.

detikNewsJumat, 02 Mei 2025 01:10 WIB

Pakar Dukung Prabowo Sahkan RUU Perampasan Aset, Harap Jadi Prioritas

Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menegaskan mendukung Presiden Prabowo Subianto mengesahkan RUU Perampasan Aset.

detikNewsKamis, 01 Mei 2025 15:12 WIB

Video Prabowo Dukung UU Perampasan Aset: Udah Nyolong Nggak Mau Kembalikan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungannya terhadap Undang Undang Perampasan Aset. Hal ini dilakukan Prabowo dalam rangka pemberantasan korupsi.

detikBaliRabu, 12 Mar 2025 16:02 WIB

IMM Mataram Demo Tolak Program MBG-Desak Pengesahan UU Perampasan Aset

Puluhan mahasiswa IMM Mataram demo di DPRD NTB, menuntut pengesahan UU Perampasan Aset dan menolak program Makan Bergizi Gratis.

detikNewsJumat, 02 Feb 2024 13:30 WIB

Vonis Rafael dan RUU Perampasan Aset

Perihal ini kian urgen; tanpa peraturan ini para bromocorah korupsi tak akan merasa kapok.

detikNewsSenin, 08 Jan 2024 14:25 WIB

Mahfud Sindir RUU Perampasan Aset Mandek di DPR: 6 Bulan Tak Ada Respons

Ia mengatakan rancangan undang-undang tersebut masih diproses di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).