Berita dan Informasi Uu pemilu Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsKamis, 28 Jun 2018 13:20 WIB

Gugatan JK Maju Cawapres Lagi Ditolak MK, Hanura: Sayang Banget!

Penolakan gugatan yang berkaitan dengan wacana majunya kembali Wapres Jusuf Kalla menjadi cawapres cukup disayangkan Partai Hanura.

detikNewsSabtu, 26 Mei 2018 14:57 WIB

KPU: Apa Ada yang Mau Calegnya Koruptor?

"Ini demi kebaikan bersama. Tanya orang-orang apakah ada yang mau calegnya koruptor?" kata anggota KPU Hasyim Asy'ari, Sabtu (26/5/2018).

detikNewsKamis, 24 Mei 2018 11:36 WIB

Pimpinan DPR Tak Setuju Eks Koruptor Bisa Nyaleg

Komisi II ingin eks koruptor bisa yaleg. Namun pimpinan DPR tak sependapat.

detikNewsJumat, 27 Apr 2018 14:08 WIB

Ingin JK Jadi Presiden/Wapres Lagi, Warga Gugat UU Pemilu ke MK

Para penggugat menganggap kedua pasal itu memiliki ketidakpastian hukum. Mereka minta MK mengganti frasa atau membatalkan pasal-pasal tersebut.

detikNewsKamis, 18 Jan 2018 14:54 WIB

Tolak Terbitkan Perppu Pemilu, Mendagri: KPU Tetap Jalankan UU 7/2017

Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah tak akan menerbitkan Perppu Pemilu setelah putusan MK terkait verifikasi parpol.

detikNewsSabtu, 13 Jan 2018 06:23 WIB

PSI Apresiasi MK Kabulkan Syarat Verifikasi Parpol

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) atas keputusan uji materi UU Pemilu nomor 7 tahun 2011

detikNewsRabu, 03 Jan 2018 15:46 WIB

UU Pemilu Dinilai Hambat Munculkan Capres Alternatif

Pertengahan tahun 2017 lalu, DPR mengesahkan UU tentang Pemilu dengan ambang batas capres 20%. Angka tersebut dinilai menghambat munculnya capres alternatif.

detikNewsJumat, 13 Okt 2017 16:21 WIB

Dukung Gugatan UU Pemilu di MK, Tommy Soeharto Mau Nyapres?

Tommy Soeharto berharap Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan pasal presidential threshold di UU Pemilu.

detikNewsJumat, 06 Okt 2017 09:49 WIB

Rhoma Irama Tak Bisa Nyapres, DPR: Presidential Threshold Sah

DPR mengatakan presidential threshold merupakan kebijakan hukum terbuka dan bukan pelanggaran konstitusi.

detikNewsJumat, 06 Okt 2017 09:34 WIB

Pengurus Parpol di Daerah 30% Harus Perempuan, DPR: Tidak Bisa

PSI meminta aturan 30 persen pengurus harus perempuan tidak hanya di tingkat pusat, tapi juga berlaku hingga ranting.