
Komisi II Godok Revisi UU Pemilu, Ada Perubahan Ambang Batas DPR?
Parliamentary threshold menjadi isu yang selalu dibicarakan terkait UU Pemilu. Bagaimana nasib besaran PT dalam revisi UU Pemilu kali ini?
Parliamentary threshold menjadi isu yang selalu dibicarakan terkait UU Pemilu. Bagaimana nasib besaran PT dalam revisi UU Pemilu kali ini?
Draf revisi UU Pemilu sudah diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk diharmonisasi. Ini poin-poin penting revisi UU Pemilu kali ini:
Revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tengah digodok di Komisi II DPR. Apa saja yang menjadi poin dalam revisi UU tersebut?
MK beralasan yang mengajukan gugatan soal parliamentary threshold bukan Ketua Perludem sehingga permohonan tidak diterima.
"Tentu kita akan masukan dalam pertimbangan dari KPU terkait putusan MK final dan mengikat masuk dalam UU Pemilu yang sedang kita siapkan," kata Saan.
"Sudah semestinya semua substansi putusan MK yang merupakan hasil uji materi berkaitan dengan pengaturan kepemiluan diakomodir dalam UU Pemilu," kata Titi.
"Kemudian juga sidang sengketa, atau nanti bisa dituliskan secara tertulis dalam UU bahwa keputusan MK itu final dan mengikat," kata Ilham
Peneliti LIPI Prof Siti Zuhro mengusulkan agar presidential threshold dikurangi setengahnya atau bahkan menjadi nol persen dalam revisi UU Pemilu.
Perludem mempersoalkan terkait transparansi penentuan angka ambang batas parlemen dalam UU Pemilu. Baca di sini.
Polarisasi saat Pemilihan Presiden 2019 membuat ambang batas pencalonan presiden dalam UU Pemilu dinilai patut direvisi.