
Perusahaan Tidak Ada PP, Bisakah Saya Menuntut Uang Pisah?
UU Ketenagakerjaan mengamanatkan Peraturan Perusahaan (PP). Namun dalam praktiknya, ada yang tidak memiliki PP. Bagaimana bila ada sengketa?
UU Ketenagakerjaan mengamanatkan Peraturan Perusahaan (PP). Namun dalam praktiknya, ada yang tidak memiliki PP. Bagaimana bila ada sengketa?
Sebelum UU Cipta Kerja Omnibus Law disahkan, masalah tenaga kerja diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berikut bedanya.
Sejumlah pihak mempertanyakan nasib libur 2 hari dalam sepekan di UU Ciptaker. Pemerintah memastikan tak ada perubahan dalam urusan libur. Begini ketentuannya.
Mengingat PSBB total ini kali ini merupakan PSBB kedua, maka sudah seharusnya pemerintah juga memberikan definisi yang tetap bagi work from home (WFH).
2 Warga Sultra mengajukan judicial review UU Ketenagakerjaan ke MK. Mereka meminta pekerja asing yang diperuntukkan menjadi tenaga kasar dilarang bekerja di RI.
Ketentuan penalti yang termuat dalam perjanjian kerja pada pelaksanaannya menjadi momok yang sangat ditakuti oleh pekerja.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa menolak omnibus law yang bakal mengganti UU 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
Buruh yang tergabung dalam KSPI menolak UU Ketenegakerjaan diutak-atik. Mereka juga menolak pemberian uang saku untuk korban PHK karena akan kurangi pesangon.
"Dalam pembahasan mengenai cipta lapangan pekerjaan, sedang dipersiapkan scheme baru untuk di bidang ketenagakerjaan terkait dengan unemployment benefit"
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan rencana revisi Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan akan masuk dalam pembuatan UU omnibus law cipta lapangan kerja.