Berita dan Informasi Ump 2020 Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceSelasa, 22 Okt 2019 16:35 WIB

Buruh di Serang Minta UMP 2020 Naik Jadi 9,31%

Perwakilan buruh Banten menolak kenaikan besaran UMP 8,51% yang mengacu Surat Edaran (SE) Kementerian Ketenagakerjaan dan PP 78 tentang Pengupahan

detikFinanceSabtu, 19 Okt 2019 08:30 WIB

Pengusaha VS Buruh soal UMP 2020 Naik 8,51%

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2020 naik 8,51%. Kebijakan ini menuai polemik.

detikFinanceJumat, 18 Okt 2019 23:05 WIB

Pengusaha Tak Patuh UMP 2020 Naik 8,51% Siap-siap Usaha Disetop

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menegaskan pengusaha yang tak patuh terhadap UMP 2020 naik 8,51% bisa kena sanksi penghentian usaha.

detikFinanceJumat, 18 Okt 2019 21:00 WIB

Daftar Kenaikan UMP 2020, 197 Ribu Lowongan CPNS Dibuka Bulan Ini

Berita terpopuler detikFinance Jumat (18/10/2019) adalah daftar kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2020.

detikFinanceJumat, 18 Okt 2019 18:35 WIB

Buruh Minta UMP Naik 20%, Pengusaha: Hentikan Polemik Ini

Kemnaker telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51%. Ternyata kenaikan UMP ini masih menimbulkan pro dan kontra.

detikFinanceJumat, 18 Okt 2019 13:37 WIB

Pengusaha: UMP dalam 5 Tahun Sudah Naik 30%

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 8,51% pada 2020 memberatkan pengusaha.

detikFinanceKamis, 17 Okt 2019 22:30 WIB

Buruh Minta UMP 2020 Naik 20%, Pengusaha: Tidak Realistis!

Pihak Aspek Indonesia memiliki hitungan sendiri, yang mana kenaikan itu seharusnya berada di angka 20%.

detikFinanceKamis, 17 Okt 2019 21:00 WIB

UMP 2020 Naik 8,51%, Warga Dayak Usul Dapat Lahan 5 Ha/KK

Berita terpopuler detikFinance Kamis (17/10/2019) adalah upah minimum provinsi (UMP) 2020 naik 8,51%. Kenaikan UMP 2020 berlaku di 34 provinsi.

detikFinanceKamis, 17 Okt 2019 20:30 WIB

Tak Naikkan UMP 2020, Kepala Daerah Bisa Dipecat!

Apabila teguran tertulis telah disampaikan 2 kali berturut tak dipatuhi, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah akan diberhentikan sementara selama 3 bulan.

detikFinanceKamis, 17 Okt 2019 18:00 WIB

UMP 2020 Naik 8,51%, Disnaker Banten: Jadi Acuan Kabupaten/Kota

Kasi Pengupahan dan Jaminan Sosial Disnaker Banten Karna Wijaya mengatakan, surat edaran tersebut sudah disampaikan ke gubernur Banten.