Berita dan Informasi Ruu ppsk Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikFinanceSelasa, 29 Nov 2022 18:38 WIB

OJK Awasi Koperasi di RUU PPSK, Wakil Ketua Komisi XI: Tidak Efektif!

Beban OJK saat ini sudah cukup berat dalam mengawasi kinerja perbankan dan investasi. Apalagi saat ini banyak kasus yang membutuhkan gerak cepat dari OJK.

detikFinanceKamis, 24 Nov 2022 18:58 WIB

RUU PPSK Dinilai Hapus Diskriminasi terhadap Koperasi

Kehadiran aturan ini dinilai menjadi momentum bagi para pelaku KSP untuk mendapatkan perlakuan yang setara dengan pelaku bisnis yang lain.

detikFinanceMinggu, 20 Nov 2022 09:45 WIB

OJK Bisa Awasi Koperasi di RUU PPSK, Dewan Koperasi Bilang Begini

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan diberi mandat untuk mengawasi kinerja koperasi di Indonesia. Apa kata Dewan Koperasi?

detikFinanceKamis, 10 Nov 2022 20:00 WIB

Bikin Lega! Korban Investor Bodong Bisa Dapat Ganti Rugi di RUU PPSK

Kabar baik bagi korban investasi bodong. Pemerintah sedang menggodok ketentuan pidana soal kejahatan di sektor keuangan.

detikFinanceKamis, 10 Nov 2022 16:13 WIB

Tugas Baru OJK di RUU PPSK: Awasi Koperasi hingga Perdagangan Kripto

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal dapat tugas baru.

detikFinanceSenin, 07 Nov 2022 14:52 WIB

Kata Bappebti Soal RUU PPSK Atur Kripto di Bawah OJK dan BI

pihaknya tetap akan mematuhi dan melakukan eksekusi jika sudah ketok palu

detikBaliKamis, 29 Sep 2022 10:19 WIB

Politisi Diusulkan Bisa Jabat Bos Bank Indonesia di RUU PPSK

DPR mengusulkan politisi atau anggota partai politik kini bisa menjadi anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)

detikFinanceKamis, 29 Sep 2022 07:42 WIB

DPR Usul Politisi Bisa Jadi Bos Bank Indonesia di RUU PPSK

Dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), syarat dan larangan pengurus atau anggota parpol menjadi anggota Dewan Gubernur BI dihapus.

detikNewsSenin, 25 Jul 2022 12:30 WIB

Urgensi RUU Omnibus Law Sektor Keuangan

Sektor jasa keuangan saat ini diatur secara sektoral dan tidak menyeluruh, sehingga perlu untuk diatur dalam bentuk perundang-undangan khusus.