
UU PPSK di Mata Pengusaha Jasa Keuangan
UU PPSK dianggap memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara industri Inovasi Teknologi Sektor Jasa Keuangan (ITSK) di Indonesia.
UU PPSK dianggap memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara industri Inovasi Teknologi Sektor Jasa Keuangan (ITSK) di Indonesia.
Zaky menilai UU PPSK lebih ke hukum administratif. Jika ada aturan terkait hukum pidana, Zaky berpendapat prosedur beracara pidana harus sesuai dengan KUHAP.
Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah disepakati menjadi UU dalam sidang paripurna DPR RI ke-13.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI hari ini menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi UU.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jumlah ADK OJK akan ditambah dua orang. Namun, pihaknya akan melihat dari sisi keuangan OJK.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggota partai politik tidak bisa menjadi calon pimpinan BI hingga OJK di Omnibus Law Keuangan.
Pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati laporan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK)
Kementerian Koperasi tengah menyusun draft RUU Perkoperasian. RUU ini ditargetkan akan rampung pada 2023. Apa isinya?
Belakangan heboh kabar keberadaan dan kerja koperasi akan diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bagaimana penjelasannya?
Gerakan koperasi di Indonesia mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo, berharap koperasi tidak dibiarkan kehilangan ruh dan jatidirinya.