
PR Presidential Threshold Belum Usai
Melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 ketentuan PT dihapuskan yang berpeluang menyebabkan fragmentasi politik lebih besar
Melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 ketentuan PT dihapuskan yang berpeluang menyebabkan fragmentasi politik lebih besar
Menteri HAM Natalius Pigai menilai ambang batas pencalonan presiden 20% melanggar HAM. Ia menyerukan hak politik yang lebih inklusif dalam demokrasi.
Pengamat Politik Ahmad Khoirul Umam menilai tawaran koalisi permanen dari Prabowo adalah upaya menjaga koalisi solid usai MK hapus presidential threshold.
Ketum NasDem Surya Paloh menanggapi soal putusan MK yang menghapus Presidential Threshold 20%. Paloh sebut hal itu tidak cocok terhadap demokrasi di Indonesia
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, tidak setuju dengan penghapusan presidential threshold 20%. Paloh punya kekhawatiran begini.
LSI Denny JA melakukan penelitian dengan mengumpulkan data digital terkait respons publik terhadap putusan MK menghapus ambang batas pencalonan presiden.
Hasil survei LSI Denny JA menunjukkan sentimen publik terhadap putusan MK yang hapus ambang batas pencalonan presiden sangat positif dengan menyentuh 68,19%.
Dasco merespons peluang pembatalan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold usai MK hapus ambang batas penetapan capres atau Presidential Threshold.
DPR akan mendengarkan publik saat membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus syarat Presidential Threshold (PT) menjadi 0%.
Yusril bicara pembatalan parliamentary threshold usai MK menghapus presidensial threshold. Dia menyebut itu sebagai konsekuensi dari putusan MK.