
Penggugat Ambang Batas Capres Minta MK Prioritaskan Perkaranya
Penggugat meminta agar gugatannya diprioritaskan oleh majelis hakim. Sebisa mungkin, gugatan itu segera diputus.
Penggugat meminta agar gugatannya diprioritaskan oleh majelis hakim. Sebisa mungkin, gugatan itu segera diputus.
Petitum putusan yang diajukan para pemohon sebelumnya meminta agar seluruh Pasal 222 UU Pemilu dibatalkan. Namun diubah menjadi pembatasan frasa.
Partai Demokrat berharap MK hasil gugatan presidential threshold diputuskan sebelum masa pendaftaran capres usai sehingga bisa berlaku di Pilpres 2019.
Norma threshold awalnya hanya dikenal dalam sistem parlementer. Hal ini terkait dengan model pemilu dimana rakyat mencoblos tanda gambar partai.
Dahnil Anzar Simanjuntak membantah uji materi terhadap Pasal 222 UU 7/2017 tentang ketentuan ambang batas capres 20% bermuatan politik.
Pasal 222 UU Pemilu terkait ambang batas presiden (presidential threshold) 20 persen di Pilpres 2019 digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
MK menggelar sidang pendahuluan gugatan uji materi terhadap Pasal 222 UU Pemilu terkait ambang batas presiden. Apa alasan pemohon?
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyebut materi dari pengajuan Judicial Review Presidential Treshold (PT) Pilpres 2019 belum rinci. Apa kata Saldi?
Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan judicial review atas presidential threshold 20 persen Pilpres 2019. Bagaimana jalannya sidang?
Syarat ambang batas presiden atau presidential threshold menuai pro dan kontra. Apa saja uraiannya?