
Mahfud: Ada-Tidaknya Presidential Threshold Hak Legislatif untuk Mengatur
Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan ada-tidaknya presidential threshold merupakan hak daripada pembentuk undang-undang, yakni DPR RI.
Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan ada-tidaknya presidential threshold merupakan hak daripada pembentuk undang-undang, yakni DPR RI.
Gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat presidential threshold menjadi nol persen kembali dilakukan oleh sejumlah pihak. PKB menilai itu mubazir.
Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengaku pernah mengajukan gugatan berkaitan dengan presidential threshold, namun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
Sejumlah pihak rama-ramai menggugat ke MK agar ambang batas presiden atau presidential threshold menjadi 0%. PD setuju dengan usulan tersebut.
Beberapa pihak menggugat ke MK agar presidential threshold turun jadi nol persen. Waketum Golkar Nurul Arifin menilai presidential threshold harus tetap ada.
Beberapa pihak menggugat ke MK agar presidential threshold turun jadi nol persen. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyebut MK kerap menolak gugatan itu.
Harapannya, semua partai bisa mengusung calon presiden (capres) tanpa terpasung persentase suara di parlemen. Apakah harapan itu bisa dikabulkan MK?
Menurut Miing, memang sudah seharusnya DPD berbicara tentang fundamental bangsa karena merupakan lembaga strategis yang mempunyai kekuatan politik.
Ketua KPK Firli Bahuri sempat berbicara soal presidential threshold agar diturunkan jadi 0 persen. Johan Budi turut merespons pernyataan Ketua KPK.
Ketua KPK Firli Bahuri sempat angkat bicara soal syarat ambang batas pencapresan atau presidential threshold agar menjadi 0 persen.