
Survei ARCI: 80,4% Masyarakat Jatim Ingin Presidential Threshold 0%
Data tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan ARCI pada akhir Oktober hingga awal November 2021 terhadap 1.200 responden di 38 kabupaten/kota di Jatim.
Data tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan ARCI pada akhir Oktober hingga awal November 2021 terhadap 1.200 responden di 38 kabupaten/kota di Jatim.
Ketentuan ambang batas 20% dinilai menjadi penyebab segregasi sosial politik bangsa selama ini.
Hakim MK Saldi Isra dan Suhartoyo setuju presidential thershold dihapus dengan alasan merusak daulat rakyat. Akankah ia bisa mempengaruhi 7 hakim MK lainnya?
Gatot dkk menggugat presidential threhold ke MK agar jadi 0 persen. Harapannya setiap parpol bisa mencalonkan presiden dan rakyat bisa mendapat banyak pilihan.
Dengan presidential threshold 0 persen dinilainya tidak ada lagi demokrasi di Indonesia yang diwarnai dengan biaya politik yang tinggi.
Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi syarat presidential threshold yang kini ramai digugat agar menjadi nol persen oleh sejumlah pihak.
Mereka sependapat dengan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti agar Presidential Threshold diturunkan menjadi 0%.
"Akibatnya, Pak Jokowi memerlukan waktu lebih dari 1,5 tahun hanya untuk melakukan konsolidasi politik di parlemen," kata Hasto Kristiyanto.
"Agar ada kontestasi yang lebih adil dan buka ruang bagi parpol untuk berani mencalonkan. Minimal sama dengan parliamentary threshold 4 persen," kata Mardani.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango angkat bicara soal pernyataan Firli Bahuri terkait presidential threshold 0 persen. Nawawi menilai hal itu pendapat pribadi.