
MK Perkuat SKB, Kemendagri Minta Kepala Daerah Segera Pecat PNS Korup
MK memperkuat SKB tentang percepatan pemecatan PNS yang terbukti korupsi. Kemendagri meminta para kepala daerah segera melaksanakan SKB.
MK memperkuat SKB tentang percepatan pemecatan PNS yang terbukti korupsi. Kemendagri meminta para kepala daerah segera melaksanakan SKB.
ICW mencatat 1.466 PNS divonis bersalah terkait kasus korupsi tapi belum dipecat. ICW mendesak MA mengeluarkan surat edaran untuk mempercepat pemecatan itu.
Pejabat Pembina Kepegawaian yang belum memecat PNS korup akan dikenakan sanksi.
Upaya pemberhentian tidak dengan hormat bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi terhambat.
Dewan Pengurus Korpri menyebut tidak ada mandat mengenai uji materi UU ASN yang disebut KPK menjadi kendala pemecatan PNS bermasalah.
KPK gencar mendorong agar para pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti korupsi dan putusan hukumannya sudah berkekuatan tetap atau inkrah untuk segera dipecat.
KPK menyoroti masih banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) yang masih belum diberhentikan padahal sudah terbukti bersalah melakukan korupsi.
KPK meminta proses pemecatan PNS yang terbukti korupsi dipercepat. Para kepala daerah atau pun pimpinan instansi harus mengikuti aturan yang telah ditentukan.
Pakdhe Karwo mengaku siap memecat PNS di Jatim yang terlibat korupsi. Kini pihaknya tinggal menunggu data dari BKN.
Pemprov DKI Jakarta memberhentikan dengan tidak hormat 27 PNS yang terlibat kasus korupsi.