detikNewsSelasa, 29 Jul 2025 07:31 WIB
Perludem Sebut Kedaulatan Rakyat Tergerus Jika Gubernur Dipilih Pusat
Cak Imin usulkan gubernur dipilih pemerintah pusat, namun Perludem menilai ini ancam kedaulatan rakyat
detikNewsSelasa, 29 Jul 2025 07:31 WIB
Cak Imin usulkan gubernur dipilih pemerintah pusat, namun Perludem menilai ini ancam kedaulatan rakyat
detikJatimSelasa, 01 Jul 2025 20:15 WIB
Mahkamah Konstitusi memutuskan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah dipisah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut positif keputusan ini.
detikSulselJumat, 27 Jun 2025 18:00 WIB
Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu serentak dipisah antara nasional dan daerah mulai 2029. Begini gambaran skema pemilu serentak nasional dan daerah.
detikBaliJumat, 27 Jun 2025 17:01 WIB
Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu nasional dan daerah dipisah, memungkinkan Pilkada serentak digelar pada 2031. Jarak minimal 2 tahun ditetapkan.
detikKalimantanKamis, 26 Jun 2025 17:30 WIB
MK memutuskan pemilu nasional dan daerah dipisah, dengan jarak 2 hingga 2,5 tahun. Keputusan ini bertujuan memperkuat partai politik dan kualitas pemilu.
detikNewsSabtu, 22 Mar 2025 04:46 WIB
MK memutuskan melarang caleg terpilih untuk mundur di pemilihan daerah (Pilkada). Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyambut baik larangan ini.
detikNewsMinggu, 26 Jan 2025 16:55 WIB
Pembina Perludem Titi Anggraini meminta DPR segera merevisi UU Pemilu. Ia tak ingin adanya jebakan elektoral jika pembahasan ditunda mendekati Pemilu 2029.
detikNewsSabtu, 18 Jan 2025 06:52 WIB
KPU diminta oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra untuk tidak memakai lagi nomor urut dalam Pilkada berikutnya. Perludem setuju dengan usulan itu
detikNewsSabtu, 04 Jan 2025 06:56 WIB
MK menghapus presidential threshold 20%. Perludem yakin partai politik akan tetap berhitung meski kini bisa mencalonkan presiden sendiri.
detikNewsJumat, 13 Des 2024 18:56 WIB
Titi Anggraini menilai wacana pemilihan gubernur oleh DPRD akan membuat rakyat menjadi tersandera. Rakyat bisa kehilangan posisi tawar di politik. Bahaya!