
Open Legal Policy, Istilah Penting Jelang Putusan MK Soal Sistem Pemilu
Dulu, MK menyebut urusan UU Pemilu termasuk kategori open legal policy. UU Pemilu adalah urusan DPR sebagai pembuat UU, bukan MK. Tapi itu dulu.
Dulu, MK menyebut urusan UU Pemilu termasuk kategori open legal policy. UU Pemilu adalah urusan DPR sebagai pembuat UU, bukan MK. Tapi itu dulu.
Partai Demokrat menantikan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu. Demokrat yakin MK akan menjernihkan asumsi yang belakangan muncul.
Plt Ketum PPP Mardiono berharap agar MK tidak mengubah sistem pemilu menjadi coblos gambar partai di tengah jalannya tahapan Pemilu 2024.
Besok, wakil Tuhan yang berkantor di Jl Medan Merdeka Barat akan mengetok palu soal sistem pemilu. KAMMI berharap MK tidak mencabut nyawa kedaulatan rakyat.
MK akan mengumumkan hasil putusan terkait sistem pemilu. PAN mengingatkan agar MK menolak gugatan yang ingin mengubah pemilu menjadi coblos gambar partai.
Denny Indraya dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait dugaan penyebaran hoax soal rumor Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan Pemilu coblos gambar partai.
Gubsu Edy Rahmayadi menegaskan dirinya mendukung pemilu tetap dilakukan dengan sistem proporsional terbuka. Menurutnya, pemilu tertutup belum pas dilakukan.
Mayoritas fraksi partai di DPR RI tegas menolak pemilu coblos partai politik (parpol). Hanya Fraksi PDIP yang konsisten menerima pemilu coblos parpol.
Isu soal perubahan sistem pemilu tertutup oleh MK dari Denny Indrayana direspons sejumlah partai. PKS menyatakan sikap tegas menolak pemilu tertutup.
Ketua Demokrat Jatim Emil Dardak menentang sistem pemilu kembali coblos partai. Menurutnya, perubahan sistem pemilu yang mendadak akan picu berbagai masalah.