.webp)
Ketua DPD Demokrat Jawa Timur Emil Elestianto Dardak angkat bicara soal pernyataan Denny Indrayana terkait Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memutuskan sistem Pemilu kembali ke coblos partai. Dia menentang keras perubahan sistem pemilu di tengah jalan sebab akan memicu berbagai masalah.
"Kami juga sudah mendengar arahan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono mengenai sistem pemilu 2024," kata Emil di Gedung Negara Grahadi, Senin (29/5/2023).
"Kita tahu bahwa tahapan pemilu sudah berjalan sangat jauh, sudah sampai pendaftaran untuk caleg dan itu sudah sangat jauh. Sistemnya mengacu pada Undang-undang yang berlaku hari ini," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Emil mengaku satu pikiran dan satu rasa dengan SBY soal pandangannya terkait potensi perubahan sistem Pemilu.
"Nah, beliau menyampaikan kalau perubahan dilakukan sangat last minute tentu akan berdampak pada kelancaran dalam proses pemilu, di mana hampir mayoritas partai dominan mengharapkan sistem terbuka. Tentunya apsirasi ini harus menjadi pertimbangan (MK)," katanya.
"Jadi kami tentunya sangat selaras dengan Pak SBY bahwasannya memang jangan sampai pemilu ini terganggu karena perubahan mendadak pada sistem pemilu," lanjutnya.
Pria yang juga menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Timur ini meminta pihak-pihak terkait untuk melihat bagaimana upaya para putra-putri terbaik bangsa yang berjuang untuk mengabdi ke bangsa melalui proses pencalegan.
"Gini, definisi ini jangan dilihat menguntungkan dan merugikan. Tapi perubahan mendadak itu tentu akan menimbulkan permasalahan terlepas mau untung atau rugi tapi ini masalah, karena ini berususan dengan manusia yang punya niat mau ngabdi ke masyarakat. Mereka mau mencurahkan keringat, materi untuk berjuang di tengah ketidakpastian dan kemudian ada keputusan yang merubah 180 derajat dari undang-undang yang berlaku hari ini, tentu kita punya empati kepada sahabat kita yang mau berjuang menjadi calon legislatif," beber Emil.
Suami Arumi Bachsin ini menyatakan kalau sistem pemilu diubah, potensi bertemunya masyarakat dengan calon perwakilannya di legislatif akan minim.
"Bahwa arahan ketua majelis sudah disampaikan secara terbuka, kita tahu bahwa kita bukan sekadar dapat dan nggak dapat kursi. Tapi sebenarnya kita ingin bersentuhan dengan masyarakat, jadi jangan tiba-tiba putus komunikasi dengan siapapun yang sudah di jalan. Kita akan pantau dan mengawal ini, karena sudah kepentingan parpol dan kepentingan lintas elemen," ungkapnya.
"Perubahan sistem yang kemudian diberlakukan saat ini juga tanpa transisi dan berpotensi menimbulkan masalah tentu tidak semudah itu melaju begitu saja," jelasnya.
Emil meminta kader-kader Demokrat di Jatim untuk tetap fokus bekerja di lapangan dan memberi solusi atas permasalahan warga.
"Jadi tetap fokus kerja-kerja di lapangan dan tokoh nasional akan memberi atensi terkait masalah ini. Intinya kami sejalan dengan Pak SBY karena pandangan beliau sangat rasional, bahwa sistem ini perlu dibenahi, seyogyanya dibahas bersama, duduk bersama untuk pemilu berikutnya. Ini sudah terlalu jauh melangkah (proses Pemilu 2024), karena sudah berapa bulan lagi coblosan ini," tandasnya.
(dpe/dte)
