
Wamendagri Sebut Putusan Pemisahan Pemilu Sedang Dikaji agar Sesuai UU
Wamendagri Bima Arya menyatakan revisi putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah sedang dilakukan untuk selaras dengan Undang-Undang yang berlaku.
Wamendagri Bima Arya menyatakan revisi putusan MK tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah sedang dilakukan untuk selaras dengan Undang-Undang yang berlaku.
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menilai putusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah bertentangan dengan UUD 1945.
Mahkamah Konstitusi memutuskan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah dipisah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyambut positif keputusan ini.
MK memisahkan pemilu nasional dan daerah, mengurangi beban penyelenggara, dan meningkatkan partisipasi publik. Proses transisi harus transparan.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilu nasional dipisah dengan pemilu daerah atau lokal. Keputusan ini membuat pilkada berpotensi digelar pada 2031.
Mahkamah Konstitusi memutuskan pemisahan pemilu nasional dan daerah. Eks Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai putusan itu ada sisi plusnya.
Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilu nasional dan daerah dipisah, memungkinkan Pilkada serentak digelar pada 2031. Jarak minimal 2 tahun ditetapkan.
Mahkamah Konstitusi memutuskan memisahkan pemilu nasional dan daerah, mengakhiri sistem coblos lima kotak suara yang dinilai rumit dan tidak efisien.
Putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi ini menjadi penanda berakhirnya pemilihan umum dengan lima kotak suara.
Mahkamah Konstitusi memutuskan pemisahan pemilu nasional dan daerah, dengan jeda maksimal 2 tahun 6 bulan.