
Pakar UGM Sebut Pencabutan Izin Menunjukkan Ada Masalah di Tambang Raja Ampat
Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Herlambang Perdana Wiratraman, menilai pemerintah harus bertanggung jawab soal izin tambang di Raja Ampat.
Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Herlambang Perdana Wiratraman, menilai pemerintah harus bertanggung jawab soal izin tambang di Raja Ampat.
"...saya minta bisakah nanti ini dilakukan di UGM adalah kita akan membuat yang namanya pengadilan rakyat," ujar Uceng, Selasa (12/3/2024).
Pakar Hukum Tata Negara UGM Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar, menanggapi santai laporan polisi yang dilayangkan Forum Komunikasi Santri Indonesia (Foksi).
Pakar hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar juga meminta Mahkamah Konstitusi menyidangkan ulang soal syarat capres-cawapres. Ini bunyi permohonannya dan alasannya.