
Dijanjikan di Debat Presiden, Pusat Legislasi Nasional Urung Dibentuk Jokowi
Dalam debat, Jokowi menjanjikan membentuk Pusat Legislasi Nasional untuk merampingkan over regulasi. Namun dalam pelantikan kabinet, Jokowi urung membentuknya.
Dalam debat, Jokowi menjanjikan membentuk Pusat Legislasi Nasional untuk merampingkan over regulasi. Namun dalam pelantikan kabinet, Jokowi urung membentuknya.
"Kami gabungkan di Pusat Legislasi Nasional. Kontrol langsung oleh presiden, satu pintu agar tak tumpang tindih," kata Jokowi dalam debat Pilpres.
Jokowi menyatakan pembangunan terhambat karena ruwetnya legislasi. Oleh sebab itu, langkah konkret Jokowi dinanti untuk menata ulang legislasi.
Bivitri menilai pemerintahan Jokowi di periode kedua perlu mengkaji fungsi kementerian atau lembaga negara. Hal ini bertujuan agar tidak ada tumpang-tindih.
Kemenkum HAM membuat jalur nonlitigasi untuk menyelesaikan sengketa peraturan di bawah UU. Tujuannya agar mempercepat perampingan regulasi.