Berita dan Informasi Pusat legislasi nasional Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsKamis, 14 Nov 2019 15:01 WIB

Jokowi Keluhkan Banyaknya Regulasi, Kini Ada 43.005 Peraturan di Indonesia

Jokowi mengeluh peraturan di Indonesia sudah sangat banyak sehingga malah menghambat pembangunan. Lalu berapa kah jumlah peraturan di Indonesia saat ini?

detikNewsRabu, 13 Nov 2019 14:17 WIB

Mensesneg: Pusat Legislasi Nasional Namanya Badan Regulasi Nasional

"Memang Presiden menyatakan akan membentuk badan legislasi nasional. Kita sedang memikirkan. Namanya Badan Regulasi Nasional," kata Pratikno.

detikNewsRabu, 23 Okt 2019 17:32 WIB

Tanpa Pusat Legislasi Nasional, Ahli Pesimistis Omnibus Law Jokowi Tercapai

Publik menanyakan janji Presiden dalam upaya menuntaskan persoalan regulasi di Indonesia lewat Pusat Legislasi Nasional. Lalu bagaimana nasib omnibus law?

detikNewsRabu, 23 Okt 2019 13:28 WIB

Dijanjikan di Debat Presiden, Pusat Legislasi Nasional Urung Dibentuk Jokowi

Dalam debat, Jokowi menjanjikan membentuk Pusat Legislasi Nasional untuk merampingkan over regulasi. Namun dalam pelantikan kabinet, Jokowi urung membentuknya.

detikNewsRabu, 18 Sep 2019 14:39 WIB

DPR Setujui Pemerintah Bikin Kementerian Baru/Lembaga Setingkat Menteri

Baleg DPR dan pemerintah menyepakati revisi UU No 12 Tahun 2011. Salah satunya adalah kementerian/lembaga setingkat menteri yang mengurusi soal regulasi.

detikNewsSelasa, 20 Agu 2019 09:41 WIB

Jokowi Sebut Aturan Sangat Ruwet, Ini Otak-atik Lembaga Penata Regulasi

Jokowi menyinggung soal hukum di Indonesia yang ruwet. Menurut Agus Riewanto penyebabnya banyak hal dan harus disudahi.

detikNewsSelasa, 20 Agu 2019 08:35 WIB

Regulasi Ruwet, Langkah Konkret Jokowi Menata Legislasi Dinanti

Jokowi menyatakan pembangunan terhambat karena ruwetnya legislasi. Oleh sebab itu, langkah konkret Jokowi dinanti untuk menata ulang legislasi.

detikNewsRabu, 17 Jul 2019 16:52 WIB

Pakar Hukum Tata Negara Nilai Jokowi Perlu Kaji Fungsi Kementerian

Bivitri menilai pemerintahan Jokowi di periode kedua perlu mengkaji fungsi kementerian atau lembaga negara. Hal ini bertujuan agar tidak ada tumpang-tindih.