
Salah Kaprah Bupati Banyumas Minta 'Dipanggil KPK Dulu' Sebelum OTT
Pernyataan Bupati Banyumas yang meminta KPK tak buru-buru melakukan operasi tangkap tangan (OTT) menuai kontroversi.
Pernyataan Bupati Banyumas yang meminta KPK tak buru-buru melakukan operasi tangkap tangan (OTT) menuai kontroversi.
KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap beberapa orang di Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya kepala daerah.
"Bukan tak mungkin banyak pihak berpikir kondisi baik-baik saja. Bahkan terkait pendanaan kontestasi politik tak jadi perhatian serius," kata Febri.
"Bagi saya yang mantan pimpinan penegak hukum, OTT kepala daerah bagi saya bukan sesuatu hal yang luar biasa...," kata Mendagri Tito Karnavian.
"Andai semua masyarakat 240 kepala daerah dan kita bisa buktikan, semuanya kita ambil. Jadi bukan masalah tebang pilih," kata Basaria Pandjaitan.
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan faktor yang membuat para kepala daerah melakukan korupsi, salah satunya, tingginya biaya politik.
Gubernur Kepri Nurdin Basirun jadi kepala daerah ketiga yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2019. Baca selengkapnya di sini:
ICW membeberkan, dari 104 kepala daerah yang ditangkap KPK sepanjang 2004-2018, hanya 32 orang yang dituntut agar kehilangan hak politik.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi maraknya operasi tangkap tangan KPK sejumlah kepala daerah.
Total ada 434 kepala daerah yang terjerat kasus hukum sejak 2004.