
PP Postelsiar Tidak Singgung Pajak Digital, Negara Bisa Rugi
PP Postelsiar dinilai memberikan kebebasan bagi para pemain Over The Top (OTT) asing melenggang berbisnis di Indonesia.
PP Postelsiar dinilai memberikan kebebasan bagi para pemain Over The Top (OTT) asing melenggang berbisnis di Indonesia.
Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi menyoroti PP Postelsiar ini belum tegas terhadap pemain Over The Top (OTT) asing.
Pemerintah sudah mengesahkan aturan turunan UU Cipta Kerja termasuk PP Postelsiar. Hal ini pun diapresiasi oleh pengamat.
Pengamat industri telekomunikasi Indonesia Heru Sutadi angkat bicara soal isu net neutrality yang dipermasalahkan dalam RPP Postelsiar.
Alexander Rusli angkat bicara soal aturan OTT asing di Indonesia, dan membandingkannya dengan aturan OTT asing di Malaysia dan Australia.
Aturan untuk penyedia layanan over the top (OTT) global dianggap menguntungkan dan mengakomodasi semua pihak, baik pemerintah maupun pihak penyedia layanan.
Mastel menanggapi langkah penyedia layanan OTT yang disebut menyurati sejumlah menteri untuk menolak kehadiran peraturan yang bakal mengatur keberadaan OTT.
Indonesia berencana mengatur keberadaan penyedia layanan over the top (OTT) asing yang beroperasi di Indonesia. Seperti apa sih regulasi OTT di negara lain?
Langkah pemerintah untuk menerapkan aturan untuk penyedia layanan OTT global ternyata sudah dinanti-nanti oleh anggota APNATEL.
Muhammad Arif, Ketua Umum APJATEL mendukung rencana pemerintah menerapkan aturan untuk penyedia layanan OTT global yang beroperasi di Indonesia.