.webp)
Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyebut kebijakan Omnibus Law menjadi salah satu penyebab terjadinya alih fungsi lahan secara masif di Badung. Hal itu ia sampaikan berdasarkan pengalaman saat menjabat sebagai Bupati Badung selama 10 tahun.
"Ketika kemarin saya menjadi bupati itu ada yang dimaksud dengan Omnibus Law. Omnibus Law ini adalah bagaimana menggabungkan dari semua regulasi bisa dijadikan satu untuk mempermudah salah satu undang-undang cipta kerja," kata Giri di Kantor Gubernur Bali, Rabu (15/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Giri mengatakan pemerintah daerah sebenarnya tidak ada yang ingin terjadi alih fungsi lahan. Namun, menurutnya ada kebijakan yang tumpang tindih antara pusat dan daerah, salah satunya Online Single Submission (OSS).
"Terhadap regulasi ini jangan disalahkan adanya OSS bahwa pemodal asing itu Rp 10 miliar bisa membangun loh. Kedua, jalur hijau yang dibangun usaha boleh Rp 5 miliar ke bawah," bebernya.
Apalagi, lanjut Giri, lahan sawah yang dilindungi boleh dibangun 30 persen. Ia mengaku cukup kewalahan terkait kebijakan-kebijakan dari pusat itu.
"Ini memang kewalahan bagi kita semua bukan hanya Badung saja dan saya jamin seluruh Indonesia ya apalagi di Bali. Pasti akan berkurang karena memang itu regulasi seperti itu," ungkap politikus PDI Perjuangan itu.
Oleh sebab itu, Gubernur Bali Wayan Koster meminta agar penanaman modal asing harus minimal Rp 100 miliar. Hal itu sebagai upaya untuk menjaga tanah Bali.
"Itu minimal Rp 100 miliar kalau memang kita pinginnya investor yang datang ke Bali ini kan berkualitas," tandasnya.
(nor/nor)
