Berita dan Informasi Mahkamah konstitusi Terkini dan Terbaru Hari ini - detikcom

detikNewsKamis, 26 Jun 2025 16:52 WIB

Alasan MK Pisah Pileg DPRD dari Pilpres: Pemilih Jenuh, Calon Kebanyakan

Salah satu alasannya, MK menilai Pemilu serentak membuat masyarakat jenuh dan tidak fokus.

detikNewsKamis, 26 Jun 2025 16:08 WIB

Pileg DPRD Bakal Digabung Pilkada, Digelar 2 Tahun Usai Pilpres 2029

MK memutuskan pemilihan umum DPRD dan kepala daerah dilakukan 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan setelah pileg DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden.

detikNewsKamis, 26 Jun 2025 15:48 WIB

MK Putuskan Pemilu Nasional-Daerah Dipisah, Pileg DPRD Bareng Pilkada

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memisahkan pemilu nasional dengan pemilu daerah atau lokal.

detikNewsKamis, 26 Jun 2025 14:22 WIB

Lagi, MK Tak Terima Gugatan UU TNI

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali tidak menerima permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.

detikEduKamis, 26 Jun 2025 13:00 WIB

2 Skenario Pembiayaan Sekolah Swasta dari Kemendikdasmen, Semua Dibiayai-Selektif

Berdasarkan keputusan MK tentang pendidikan gratis di sekolah negeri maupun swasta, Kemendikdasmen telah memetakan 2 skema. Ini penjelasannya.

detikEduKamis, 26 Jun 2025 11:30 WIB

Wamendikdasmen Buka-bukaan soal Anggaran SD-SMP Gratis, Cukupkah?

Wamendikdasmen, Atip Latipulhayat menjelaskan alokasi anggaran negara dalam pendidikan. Sanggupkah untuk biayai sekolah swasta gratis?

detikNewsJumat, 20 Jun 2025 15:59 WIB

Argumen Pakar di MK soal UU Tipikor Bisa Jerat Penjual Pecel Lele di Trotoar

Ini argumen pakar hukum di MK soal UU Tipikor bisa menjerat penjual pecel lele di trotoar.

detikNewsJumat, 20 Jun 2025 12:38 WIB

Pakar di Sidang MK: Penjual Pecel Lele di Trotoar Bisa Kena UU Tipikor

Chandra menyebut penafsiran yang salah terkait isi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bisa menjerat penjual pecel lele di trotoar.

detikSulselSelasa, 17 Jun 2025 15:00 WIB

Sengketa PSU Pilkada Palopo, Pihak RMB-ATK Duga Naili Belum Setor LHKPN

Pasangan calon RMB-ATK menduga Naili belum serahkan LHKPN untuk PSU Pilkada Palopo. Mereka minta MK diskualifikasi Naili-Ome dan ulang pemungutan suara.

detikNewsSelasa, 17 Jun 2025 13:59 WIB

Rapat RKUHAP, Ketua Komisi III DPR: Jangan Sampai Dipatahkan MK

"Kalau dibilang partisipasi, putusan MK itu tidak melibatkan partisipasi apa pun, kecuali 9 orang itu, pendapat saya ini," kata Habiburokhman.