
Jaksa Sita Duit Rp 625 Juta Terkait Kunker Fiktif DPRD Blora
Kejari Blora menyita uang senilai Rp 625 juta dari kas daerah. Duit yang disita itu terkait kasus dugaan kunker fiktif DPRD Kabupaten Blora periode 2014-2019.
Kejari Blora menyita uang senilai Rp 625 juta dari kas daerah. Duit yang disita itu terkait kasus dugaan kunker fiktif DPRD Kabupaten Blora periode 2014-2019.
Pimpinan DPR menyebut kinerja legislatif tahun ini lebih baik karena jumlah kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri dibatasi.
Wakil Ketua Baleg DPR, Firman Subagyo, mengatakan pembatasan kunjungan kerja kunker ke luar negeri tidak membuat para anggota DPR menjadi produktif
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis yang hadir di sidang paripurna DPR diminta memberi klarifikasi isu kunker fiktif wakil rakyat.
Ketua DPR Ade Komarudin mengaku sudah mendengar berita soal kunker fiktif. Dia mengaku sudah bertemu dengan anggota BPK
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah melakukan audit DPR. Salah satunya di bagian Setjen DPR.
Dugaan kunker fiktif anggota DPR mencuat setelah F-PDIP mengungkap ada audit BPK soal kunker yang diraguka dan berpotensi merugikan negara Rp 945 M.
Wapres JK menyebut kadang anggota DPR yang tidak melakukan kunker, namun hanya mengutus stafnya. Hal itu tak dibantah oleh F-Gerindra.
Ada audit BPK yang meragukan kunker perseorangan anggota DPR yang berpotensi merugikan negara Rp 945 miliar.
Wapres JK menyebut kadang anggota DPR justru mengutus stafnya untuk kunker. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menegaskan hal itu tidak mungkin terjadi.