
Pengusaha Khawatir Wacana Kemasan Polos Suburkan Rokok Ilegal
Kebijakan kemasan polos untuk rokok diprediksi meningkatkan peredaran rokok ilegal.
Kebijakan kemasan polos untuk rokok diprediksi meningkatkan peredaran rokok ilegal.
Wakil Ketua DPR Lamhot Sinaga menolak penyeragaman kemasan rokok tanpa merek, khawatir akan dampak negatif pada ekonomi dan lapangan kerja.
Pengusaha kritik RPMK sebagai aturan pelaksana PP Nomor 28/2024. Kadin Jatim khawatir pengetatan akan turunkan produksi dan berpotensi PHK.
Petani tembakau menolak RPMK kemasan polos rokok, khawatir dampak buruk bagi industri dan peredaran rokok ilegal. Penyerapan tembakau bisa terancam.
Rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa merek dinilai akan mempermudah peredaran rokok ilegal, menyulitkan pengawasan, dan membahayakan konsumen.
Pengusaha menyoroti RPMK yang membatasi industri rokok, termasuk kemasan polos. Mereka khawatir dampak regulasi baru akan merugikan IHT dan pedagang kecil.
Rencana kemasan polos rokok oleh Kemenkes ditolak pelaku industri. Kebijakan ini dianggap melanggar hak konsumen dan berpotensi meningkatkan produk ilegal.
Pengusaha soroti RPMK yang membatasi industri rokok, termasuk kemasan polos.
Para pengusaha rokok menolak rencana aturan kemasan rokok polos yang akan dikeluarkan Kementerian Kesehatan.
APARSI menolak PP No. 28/2024 yang mengatur zonasi penjualan rokok 200 meter dari sekolah. Mereka khawatir akan dampak pada pedagang dan ekonomi rakyat.