
Petani Tembakau Teriak, Panen Terancam Anjlok
Petani tembakau menolak PP Nomor 28 Tahun 2024, khawatir dampaknya pada penyerapan hasil panen. Aturan ini dianggap ancam kesejahteraan petani dan industri.
Petani tembakau menolak PP Nomor 28 Tahun 2024, khawatir dampaknya pada penyerapan hasil panen. Aturan ini dianggap ancam kesejahteraan petani dan industri.
Wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek oleh Kemenkes menuai kritik. Ini pro kontranya.
Bamsoet menuturkan industri rokok di Indonesia telah lama menjadi salah satu pilar dalam menunjang perekonomian nasional.
Petani hingga pengusaha di industri tembakau menolak Rancangan Peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok DKI Jakarta.
Aturan baru PP 28/2024 tentang pengamanan produk tembakau dikhawatirkan berdampak negatif pada industri dan tenaga kerja.
Anggota DPR dan petani tembakau minta kaji ulang agar lebih adil dan tidak tekan industri rokok nasional.
GAPPRI mendukung roadmap kebijakan CHT dan HJE 2026-2029, sambil meminta penyesuaian tarif untuk menjaga industri hasil tembakau.
Wakil Ketua DPR Lamhot Sinaga menolak penyeragaman kemasan rokok tanpa merek, khawatir akan dampak negatif pada ekonomi dan lapangan kerja.
GAPPRI dukung Indonesia Incorporated yang diusung Prabowo. Mereka soroti regulasi berat pada industri rokok dan usulkan langkah untuk pemulihan ekonomi.
GAPPRI menilai pembatasan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari sekolah tidak efektif.