
Puspom TNI Sinkronkan Data ke KPK-PPATK soal Penyitaan Aset Eks Kabasarnas
Puspom TNI masih berkoordinasi dengan KPK dan PPATK terkait penyitaan aset terkait kasus dugaan korupsi eks Kabasarnas.
Puspom TNI masih berkoordinasi dengan KPK dan PPATK terkait penyitaan aset terkait kasus dugaan korupsi eks Kabasarnas.
Empat saksi dari pihak swasta diperiksa tim penyidik pada Senin (7/8). Para saksi diperiksa mengenai pengondisian dalam proses lelang proyek di Basarnas.
Seakan menjawab anggapan miring terkait proses hukum Kabasarnas dan Koorsminnya ditangani TNI, Yudo meminta masyarakat memantau langsung jalannya perkara.
KPK menyerahkan mobil ke ke Puspom TNI. Mobil itu sempat diamankan KPK saat melakukan OTT terkait kasus dugaan suap Kepala Basarnas Marsdya Henri Alfiandi.
Anggapan adanya intervensi terhadap kasus suap yang menjerat Kabasarnas dan Koorsmin Kabasarnas saat ditangani KPK ditepis Laksamana Yudo Margono.
Wakil Ketua KPK Jonahis Tanah minta maaf atas penetapan tersangka Kabasarnas. Johanis minta maaf karena diduga menerima tekanan.
Puspom TNI menetapkan Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus suap proyek di Basarnas. Ada aliran dana suap dengan kode 'dana komando'.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan akan mengevaluasi penempatan perwira TNI di jabatan sipil. Jokowi mengatakan semua akan dievaluasi.
Danpuspom TNI Marsda Agung buka suara soal kode 'dana komando' untuk menyerahkan suap ke Kabasarnas. Agung mengatakan pihaknya masih mendalaminya.
"Ada sekitar 43 pertanyaan untuk ABC dan HA sekarang masih berlangsung," kata Danpuspom TNI Marsda Agung Handoko.