.webp)
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan permohonan maaf usai didatangi pejabat POM TNI usai penetapan tersangka Kepala Basarnas Henri Alfiandi. Diduga ada tekanan yang diterima Jonahis hingga menyampaikan permohonan maaf.
Tanak menyampaikan permohonan maaf kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono atas penetapan tersangka Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap pengadaan barang di Basarnas dengan perkiraan kerugian negara sebesar Rp 88,3 miliar.
Penetapan tersangka itu disebut Tanak karena kekhilafan penyelidik. "Tim penyelidik kami mungkin ada kekhilafan, ada kelupaan, bahwasanya manakala ada melibatkan TNI, harus diserahkan kepada TNI, bukan KPK," kata Wakil Ketua KPK itu pada Jumat, 28 Juli 2023, seperti dilansir detikX.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jonasi Tanak Diduga Tertekan
Seperti ditulis detikX, pertemuan POM TNI dan Johanis Tanak terjadi di gedung KPK pada Jumat 28 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 WIB. Menurut sumber detikX, awalnya direncanakan pertemuan digelar untuk serah-terima barang bukti atas penetapan tersangka Henri dan Afri. Tetapi, nyatanya, rapat koordinasi ini diduga berubah menjadi ruang bagi POM TNI untuk menekan KPK.
Suasana tegang sudah terlihat ketika pertemuan yang yang dikomandoi Marsda Agung Handoko dimulai. Ada sekitar 15 anggota TNI yang terdiri semua perwakilan dari tiga matra POM TNI hadir ke gedung KPK, mereka hadir dengan wajah masam tanpa senyum sama sekali.
Menurut sumber detikX yang hadir di pertemuan itu, seorang peserta rapat dari TNI mengatakan penetapan tersangka terhadap Henri dan Afri oleh KPK merupakan bentuk serangan terencana untuk menghancurkan nama baik TNI.
Anggota TNI itu diduga mengintimidasi pimpinan KPK yang hadir dengan mengatakan bakal mencari orang yang membuat isu ini semakin liar dan seakan-akan ingin memojokkan TNI. Mereka juga diduga mengintimidasi KPK dengan bercerita berbagai pengalaman TNI di medan perang untuk menakut-nakuti pimpinan KPK. Dalam satu kesempatan, seorang anggota TNI diduga bilang bahwa mereka hanya butuh satu matra untuk menghancurkan Sudan, yang seluas 1.886 juta kilometer persegi, apalagi gedung KPK yang hanya 27.600 meter persegi.
"Sampai KPK harus meminta maaf. Kalau nggak, nanti akan mendatangkan matra dan lain sebagainya," tutur sumber itu.
Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Widjojono membantah adanya tekanan dari pihaknya terhadap pimpinan KPK. Dia merupakan salah satu petinggi TNI yang hadir bersama rombongan Agung Handoko di KPK itu.
"Saya ikut (pertemuan dengan pimpinan KPK), tidak ada tekanan yang kami sampaikan fakta-fakta kejadian atau kronologis menurut informasi yang awalnya dari media," tegas Julius saat dikonfirmasi reporter detikX.
Sedangkan Danpuspom TNI Marsda Agung Handoko enggan menanggapi dugaan adanya peran anggota TNI dalam sejumlah teror kepada para pimpinan KPK ini. Agung menegaskan pihaknya kini hanya ingin berfokus menuntaskan permasalahan yang sesungguhnya, yakni pemberantasan korupsi.
"Menurut saya, kita tidak perlu berpolemik berkepanjangan. Kami dari Puspom TNI lebih baik fokus pada permasalahan korupsi," pungkas Agung melalui pesan singkat kepada reporter detikX pada Minggu, 30 Juli 2023.
Baca juga: Jumat Horor di Gedung KPK |
(astj/astj)
