
APHTN-HAN dan Jalan Konstitusi
Pengukuhan pengurus APHTN-HAN di Jakarta menandai visi baru dalam kepemimpinan, memperkuat peran organisasi dalam ketatanegaraan dan diskursus global.
Pengukuhan pengurus APHTN-HAN di Jakarta menandai visi baru dalam kepemimpinan, memperkuat peran organisasi dalam ketatanegaraan dan diskursus global.
Pakar Hukum Tata Negara Fajlurrahman menyambut baik putusan MK yang menghapus ambang batas pencalonan presiden, mencegah monopoli partai dan oligarki.
Pakar hukum tata negara Herdiansyah Hamzah menilai keputusan Baleg DPR RI sebagai bentuk pembangkangan terhadap konstitusi.
CALS yang berisikan ahli hukum tata negara dan pemerhati pemilu di Indonesia mendesak pemerintah dan DPR mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Ahli hukum tata negara dari Universitas Pakuan, Andi Asrun, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pengusungan calon kepala daerah politis.
Pakar hukum tata negara Feri Amsari mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) boleh saja memutus hal-hal yang menurut hakim inkonstitusional.
Masih pantaskah kita berharap pada akademisi untuk menuntun negara pada jalan yang benar?
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Udayana, Jimmy Z Usfunan meminta MK cermat dalam menangani sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR RI.
Politik merupakan hal yang kerap kita jumpai di sekitar kita. Terlebih setelah Pemilu 2024 lalu. Tahukah kamu apa saja lembaga politik itu?
"Jadi saya rasa ini hanya sekadar game politiklah di situasi politik," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis.