
Ketua RT/RW Desak Insentif 10 Bulan Cair, DPRD Palopo Akan Koordinasi ke BPK
DPRD Palopo akan kawal pembayaran insentif ketua RT/RW yang tertunda 10 bulan. Koordinasi dengan BPK dilakukan untuk memastikan kepatuhan aturan.
DPRD Palopo akan kawal pembayaran insentif ketua RT/RW yang tertunda 10 bulan. Koordinasi dengan BPK dilakukan untuk memastikan kepatuhan aturan.
DPRD Palopo mengawal aspirasi APMBB terkait pembangunan BTS dan pengadaan bus sekolah. Aksi unjuk rasa berlangsung damai, meski ada kericuhan sebelumnya.
141 ASN Pemkot Palopo terancam kehilangan jabatan jika struktur OPD dirampingkan menjadi 30. Pembahasan masih alot di DPRD Palopo.
Skema perampingan struktur Pemkot Palopo masih menjadi perdebatan di DPRD. Pemkot mengusulkan 30 OPD, sementara DPRD menginginkan hanya 25 OPD.
Sebanyak 8 caleg terpilih DPRD Palopo belum menyetor bukti LHKPN ke KPU Palopo. Hanya 17 caleg yang telah menyetor.
Rancangan peraturan daerah (ranperda) terkait perubahan struktur kelembagaan OPD lingkup Pemkot Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel) ditarget rampung tahun ini.
Pemkot Palopo mendorong perampingan OPD dari 39 menjadi 31, namun DPRD mengusulkan cukup 24. Hal ini menciptakan struktur organisasi yang ideal dan efisien.
DPRD Kota Palopo meminta Bapenda memaksimalkan pendapatan asli daerah melalui papan reklame. 308 papan reklame tidak membayar pajak pada 2023.
Insentif RT/RW di Palopo menunggak 6 bulan karena temuan BPK. Banggar DPRD Palopo meminta Pemkot menahan pembayaran insentif untuk menghindari masalah hukum.
Banggar DPRD Palopo meminta Pemkot menahan pembayaran insentif RT/RW yang menunggak 6 bulan karena bisa berakibat fatal.