.webp)
Mahasiswa dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Depan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel). Mereka menuntut terkait penghapusan outsourcing.
Pantauan detikSulsel di lokasi, sejumlah mahasiswa memadati jalan poros di depan gedung DPRD Palopo pada Jumat (2/5/2025) sekitar pukul 15.15 Wita. Terlihat para demonstran memulai aksinya dengan membakar ban.
Mahasiswa kemudian memberhentikan sebuah truk yang melintas dan naik di atasnya sembari membentangkan spanduk dan menyampaikan aspirasinya. Akibat hal tersebut, lalu lintas dari arah Palopo menuju Masamba mengalami kemacetan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami datang kemari sebagai bentuk kepedulian PC PMII Palopo terkait nasib buruh dan pembiaran pemerintah selama ini terhadapnya," kata jenderal aksi lapangan, Dirga Saputra dalam orasinya.
Mereka menuntut terkait penghapusan outsourcing. Massa aksi juga meminta agar dibentuk Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.
"Selama ini perlindungan buruh tidak ditegakkan seadil-adilnya, kami menuntut pemerintah memperhatikan hal tersebut dan menghapus sistem outsourcing yang menjadi jalur penyengsaraan buruh," ujarnya.
"Serta mendesak segera terbentuknya satgas PHK agar nasib buruh tidak semena-mena," sambungnya.
Massa aksi juga menyoroti terkait pembentukan undang-undang perlindungan masyarakat adat. Serta menegaskan adanya perbaikan terkait program makan bergizi gratis (MBG).
"Rancangan undang-undang perlindungan masyarakat adat. Beberapa konflik yang terjadi di daerah akibat pelanggaran adat, karena seolah-olah pemerintah melihat masyarakat ada sebagai sesuatu yang tidak berlandaskan hukum," ungkapnya.
"Kesejahteraan tidak datang dari makan bergizi gratis, dan program itu di Luwu Utara belum ada sama sekali, memang cuma gimmick,"tutupnya.
(ata/sar)
