detikJabarKamis, 15 Des 2022 17:01 WIB
Tolak KUHP, Ratusan Mahasiswa Tasik Duduki Gedung DPRD
Mahasiwa dari Aliansi BEM Tasik merangsek masuk dan menduduki ruang rapat DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Mereka menolak KUH Pidana.
detikJabarKamis, 15 Des 2022 17:01 WIB
Mahasiwa dari Aliansi BEM Tasik merangsek masuk dan menduduki ruang rapat DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Mereka menolak KUH Pidana.
detikNewsRabu, 07 Des 2022 11:28 WIB
DPR mengesahkan RKUHP menjadi KUHP dengan dengan disetujui seluruh fraksi di DPR. Di antara yang baru adalah ancaman pidana penjara bagi dukun santet.
detikNewsSelasa, 06 Des 2022 22:14 WIB
Massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil hingga BEM UI mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar terkait penolakan KUHP baru.
detikNewsSelasa, 06 Des 2022 20:54 WIB
RKUHP resmi disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI hari ini. Pengesahan RKUHP tersebut ternyata jadi sorotan media asing.
detikNewsSelasa, 06 Des 2022 20:41 WIB
Aksi menolak pengesahan KUHP di depan gedung DPR, Jakarta, selesai. Massa yang tergabung dari Aliansi Koalisi Masyarakat Sipil membubarkan diri.
detikNewsSelasa, 06 Des 2022 18:27 WIB
Pengacara Publik LBH Jakarta, Citra Referandum, merespons ucapan anggota DPR yang meminta tidak adanya demo usai pengesahan RKUHP jadi undang-undang.
detikNewsSelasa, 06 Des 2022 17:05 WIB
Sejumlah massa koalisi masyarakat sipil melakukan aksi penolakan RKUHP yang baru saja disahkan DPR. Mereka beraksi dengan mendirikan tenda di depan gedung DPR.
detikNewsSelasa, 06 Des 2022 15:20 WIB
Sejumlah massa koalisi masyarakat sipil melakukan aksi tolak pengesahan RKUHP di depan gedung DPR, Jakpus. Mereka membawa peralatan kamping untuk berkemah.
detikNewsSenin, 05 Des 2022 16:15 WIB
Pengacara Publik LBH Jakarta menyebut DPR mengkhianati rakyat dengan pengesahan RKUHP. RKUHP dinilai masih banyak pasal bermasalah namun tetap disahkan.
detikNewsSenin, 05 Des 2022 16:00 WIB
Massa dari berbagai elemen menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senin (5/12). Mereka menolak draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pindana (RKUHP).