
Di Depan Sri Mulyani, Wagub Sumut Minta Bagi Hasil Pajak Sawit
Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa Rajekshah meminta Dana Bagi Hasil (DBH) pajak perkebunan kelapa sawit.
Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa Rajekshah meminta Dana Bagi Hasil (DBH) pajak perkebunan kelapa sawit.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (pemda) mampu mengoptimalkan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi.
Kini Kabupaten Blora resmi mendapatkan dana bagi hasil (DBH) Blok Cepu.
Wali Kota Medan Bobby Nasution menagih utang dana bagi hasil (DBH) tahun 2021 dari Pemprov Sumut sebesar Rp 407 miliar.
Polemik pembayaran dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta merambat ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo pun merespons hal tersebut. Pihaknya tak mau berpolemik dengan BPK.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati perkara dana bagi hasil (DBH). Ini isinya.
Ketua BPK Agung Firman Sampurna pun membantah. Dia menjelaskan tak ada kaitannya antara pembayaran DBH dengan hasil pemeriksaan BPK.
Pemerintah pusat ternyata masih memilki urusan kurang bayar Dana Bagi Hasil untuk provinsi DKI Jakarta. Ini penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Kementerian Keuangan menjelaskan mengenai Kurang Bayar (KB) Dana Bagi Hasil (DBH) untuk provinsi DKI Jakarta.