.webp)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih membuka opsi mengajukan pinjaman daerah senilai Rp3,4 triliun untuk membiayai pembangunan. Namun, rencana tersebut belum menjadi keputusan final karena Pemprov Jabar masih menunggu kepastian pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Diketahui, Pemprov Jabar berencana mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk mendukung percepatan pembangunan berbagai infrastruktur di Jawa Barat. Namun, keputusan tersebut masih menunggu perkembangan pencairan DBH dari pemerintah pusat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, saat ini pembahasan mengenai rencana pinjaman tersebut masih terus dikaji dan dikomunikasikan. Menurutnya, Pemprov Jabar masih berharap pemerintah pusat dapat mencairkan tunggakan DBH sehingga kebutuhan pembiayaan pembangunan dapat dipenuhi tanpa harus berutang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masih kita kaji, ya kita masih kita komunikasikan. Siapa tahu ada rezeki mendadak ya. Kita kan saya masih berharap, saya sudah berkomunikasi misalnya yang Rp1,2 triliun saya mohonkan untuk bisa tahun ini dibayarkan," kata Dedi, Kamis (6/8/2026).
Dedi mengaku optimistis pemerintah pusat akan memberikan perhatian terhadap kebutuhan pembangunan di Jawa Barat. Ia berharap komunikasi dengan Kementerian Keuangan berjalan lancar sehingga pencairan DBH dapat segera terealisasi.
"Ya mudah-mudahan saja, saya yakin Menteri Keuangan juga sangat paham terhadap pembangunan di Jawa Barat. Mudah-mudahanlah semuanya komunikasinya lancar," ujarnya.
Menurut Dedi, pinjaman daerah baru akan diajukan apabila dana yang diharapkan dari pemerintah pusat tidak kunjung cair. Sebaliknya, jika DBH diterima tahun ini, maka Pemprov Jabar tidak lagi memerlukan pinjaman.
"Iya kalau tidak cair dari pemerintah pusat, ya kita ngajuin Rp3,4 triliun. Kalau tidak cair ya, kalau cair tidak usah pinjam," tegasnya.
(bba/yum)
