
Pakar Hukum Tolak Wacana Presiden Dipilih MPR
Pakar hukum tata negara dari STHI Jentera, Bivitri Susanti menolak wacana Presiden dipilih oleh MPR.
Pakar hukum tata negara dari STHI Jentera, Bivitri Susanti menolak wacana Presiden dipilih oleh MPR.
Film Dirty Vote yang dibintangi tiga pakar hukum tata negara begitu menarik perhatian. Berikut profil singkat ketiga pakar tersebut.
Saat ini linimasa tengah ramai membicarakan film dokumenter Dirty Vote yang isinya penyampaian dari pakar ahli hukum tata negara. Berikut ini profil ketiganya.
Film Dirty Vote baru saja dirilis. Film dokumenter eksplanatori yang disutradarai Dandhy ini mengungkap desain kecurangan Pemilu 2024
Pakar hukum tata negara STHI Bivitri Susanti mengkritik dan klarifikasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait presiden boleh berkampanye.
Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menilai usai adanya putusan MK tersebut, maka Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sudah dapat maju di Pilpres 2024.
Perppu Cipta Kerja telah diterbitkan Presiden Jokowi di akhir 2022. Perppu Cipta Kerja ditolak oleh para aktivis hingga pakar hukum, berikut deretannya.
Bivitri kini masih pikir-pikir untuk melapor ke polisi buntut akun Instagram di retas dengan kata-kata yang melecehkannya pribadi.
Bivitri mengaku saat akun Instagramnya di-hack terdapat postingan yang aneh-aneh dari mulai ajakan tidak usah ikut demo hingga postingan yang melecehkan pribadi
Saat diretas itu, akun Instagram Bivitri sempat memposting pernyataan yang tidak sejalan dengan pandangan pribadinya selama ini.