
Pilihan FPI Cuma Dua: Ganti Nama Atau ke PTUN
FPI resmi dilarang di Indonesia. Namun FPI berencana mengganti nama menjadi Front Persatuan Islam. Bagaimana menurut pakar hukum?
FPI resmi dilarang di Indonesia. Namun FPI berencana mengganti nama menjadi Front Persatuan Islam. Bagaimana menurut pakar hukum?
Menurut Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, pelarangan FPI sah secara UU, tapi tidak secara konstitusional.
Direktur Pusako Unand Feri Amsari menilai wajar terdakwa dituntut maksimal karena telah dinilai terbukti bersama rekannya memperkaya diri hingga Rp 10 triliun.
Direktur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari menyoroti penyelenggara pemilu sudah ada yang terkena COVID-19 tetapi masih mau melanjutkan Pilkada.
RCTI dan iNews Tv menggugat UU Penyiaran dengan harapan penyiaran yang menggunakan internet, sepert YouTube, juga tunduk ke UU Penyiaran. Ahli hukum keberatan.
PUSaKO meminta seluruh aparat pemerintah hingga semua sektor milik negara terlibat penuh dalam penanganan pandemi Corona. Ini sesuai UU Penanggulangan Bencana.
"Sebagian besar di antara mereka melakukan penitipan absen atau secara fisik dalam persidangan itu," kata Feri Amsari.
Predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) tidak berbanding lurus dengan semangat antikorupsi. Afiliasi politik anggota BPK dinilai menjadi penyebabnya.
Beredar video anggota DPR Arteria Dahlan saat program Mata Najwa memasuki break. Arteria Dahlan menanyai Feri Amsari terkait uang dari KPK.
Cerita itu bermula saat program Mata Najwa memasuki break. Feri mengatakan Arteria langsung mencecarnya dengan pertanyaan terkait uang dan KPK. Najwa membela.