
Demokrat Usul Belanja Barang-Modal yang Tak Mendesak di APBD-P 2024 Dihapus
Fraksi Demokrat DPRD Bali sarankan penghapusan belanja barang, jasa, dan modal dari APBD Perubahan 2024 untuk efisiensi keuangan daerah.
Fraksi Demokrat DPRD Bali sarankan penghapusan belanja barang, jasa, dan modal dari APBD Perubahan 2024 untuk efisiensi keuangan daerah.
Anggaran perubahan tahun 2024 yang mencapai Rp 5,9 triliun akan dipergunakan untuk prioritas belanja.
Realisasi belanja daerah untuk seluruh pemda di Indonesia sampai menjelang akhir Juni 2024 baru mencapai 25,17% dari pagu anggaran belanja.
Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna mengawasi penggunaan anggaran daerah.
Presiden RI, Joko Widodo, mengingatkan Pemereintah Daerah (Pemda) untuk menggunakan anggaran sesuai skala prioritas.
KPK mengungkap penyebab kemunculan 'uang ketok' pada anggaran daerah. Hal itu muncul karena pihak pemerintah yang dikejar deadline untuk pengesahan anggaran.
Ganjar Pranowo serahkan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Anggaran 2023 ke pimpinan instansi vertikal serta bupati/wali kota.
Irjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengunjungi Provinsi Kalimantan
Untuk mengelola setiap anggaran pemda, penyusunan APBD 2023 harus diarahkan pada fokus program yang telah dibangun oleh pemerintah pusat.
Kinerja serapan anggaran daerah menjadi sorotan pemerintah pusat. Masih banyak pemerintah daerah yang mengendapkan dana belanjanya di bank.