
Berpotensi Pengurangan TKD Rp 554 Miliar, Pemprov Banten Siapkan Antisipasi
Pemprov Banten siapkan langkah strategis hadapi potensi pengurangan transfer ke daerah Rp554 miliar dari pemerintah pusat untuk tahun 2026.
Pemprov Banten siapkan langkah strategis hadapi potensi pengurangan transfer ke daerah Rp554 miliar dari pemerintah pusat untuk tahun 2026.
Pemkab Bima diprediksi menghadapi kesulitan finansial pada 2026 akibat pemotongan TKD Rp 178 miliar, sementara jumlah pegawai terus meningkat.
Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan tunjangan anggota DPRD tidak ada dalam proyeksi APBD 2026, yang ditargetkan Rp 5,3 triliun, defisit Rp 759 miliar.
Bupati Takalar Mohammad Firdaus menegaskan program-program pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) berpihak ke masyarakat.
SILPA NTT mencapai Rp 2,1 triliun hingga Agustus 2025. DJPb mendorong keselarasan penyerapan anggaran antara pusat dan daerah untuk mengurangi SILPA.
Kasus dugaan uang 'siluman' dalam pengelolaan dana Pokir 2025 di DPRD NTB resmi naik ke tahap penyidikan. Penyidik masih mendalami kasus ini.
APBD Kota Bima diproyeksikan menurun pada 2026 akibat pemangkasan dana transfer pusat. Pemkot dituntut optimalkan PAD dan efisiensi anggaran.
Retret ASN Pemprov NTT dinilai tidak urgent dan hanya meniru program pusat.
Mendagri Tito Karnavian menyoroti korupsi dana transfer ke daerah. Ia mendorong efisiensi untuk mencegah praktik bancakan dan ketidakpercayaan terhadap daerah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tidak akan memotong lagi anggaran ke daerah.