detikNewsJumat, 10 Nov 2023 18:49 WIB
            
            Try Sutrisno Minta MPR Kembalikan UUD 1945 Sebelum Amandemen
Wakil Presiden ke 6, Try Sutrisno, meminta sistem bernegara dikembalikan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen.
            
        
        
            detikNewsJumat, 10 Nov 2023 18:49 WIB
            
            Wakil Presiden ke 6, Try Sutrisno, meminta sistem bernegara dikembalikan pada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen.
            
        
        
            detikNewsSenin, 23 Okt 2023 21:36 WIB
            
            Bamsoet menerima hasil kajian dari Pemuda Panca Marga (PPM) yang menilai bahwa setelah empat kali amandemen, melahirkan sebuah 'konstitusi baru'.
            
        
        
            detikNewsJumat, 11 Agu 2023 17:11 WIB
            
            DPD RI menawarkan proposal kenegaraan dengan konsep penyempurnaan dan penguatan sistem, salah satunya mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
            
        
        
            detikNewsRabu, 09 Agu 2023 22:12 WIB
            
            Bamsoet menambahkan hal lain yang dibahas mengenai kemungkinan perubahan konstitusi yang harus terus dilakukan penyesuaian.
            
        
        
            detikNewsRabu, 09 Agu 2023 18:29 WIB
            
            Bambang Soesatyo mengatakan para pimpinan MPR menyadari UUD 1945 harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Mereka sepakat amandeman dilakukan usai pemilu.
            
        
        
            detikNewsRabu, 09 Agu 2023 17:40 WIB
            
            Muzani menegaskan amandemen tidak mungkin dilakukan di periode ini. Sebab, semua partai sudah fokus pada pemilu 2024.
            
        
        
            detikEduJumat, 05 Agu 2022 08:00 WIB
            
            Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan sebanyak empat kali. Berikut perbedaan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen.
            
        
        
            detikNewsSenin, 25 Jul 2022 18:10 WIB
            
            MPR telah membentuk Panitia Ad Hoc materi pokok PPHN. Meski begitu, Wakil Ketua MPR F-PAN Yandri Susanto menyebut opsi bentuk PPHN lewat amendemen masih ada.
            
        
        
            detikNewsKamis, 07 Jul 2022 18:26 WIB
            
            MPR sepakat tidak akan melakukan amendemen UUD 1945 guna menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) pada periode 2019-2024.
            
        
        
            detikNewsJumat, 24 Jun 2022 11:42 WIB
            
            Try Strisno meminta agar nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), kembali dihadirkan dan ditetapkan.