
BP MPR Bahas PPHN, Kinerja, dan Rencana Program, Ini Hasilnya
BP MPR RI membahas laporan PPHN dan rencana program hingga 2025. Tugas BP selesai, fokus pada pengkajian UUD NRI 1945 dengan partisipasi masyarakat.
BP MPR RI membahas laporan PPHN dan rencana program hingga 2025. Tugas BP selesai, fokus pada pengkajian UUD NRI 1945 dengan partisipasi masyarakat.
Andreas Pareira menilai pidato Prabowo di MPR 2025 positif, namun soroti ketimpangan implementasi. Pentingnya PPHN dan penguatan kedaulatan pangan juga dibahas.
Wakil Ketua MPR RI, Ibas, menekankan pentingnya PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional yang berkelanjutan, menjamin arah pembangunan yang konsisten.
Kehadiran PPHN akan menjadi tonggak penting dalam memastikan arah pembangunan bangsa tidak lagi terjebak pada siklus politik lima tahunan.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan rumusan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) telah selesai. Rumusan itu hasil kajian MPR bersama Komisi Kajian Ketatanegaraan.
Diskusi PPHN di MPR menyoroti urgensi dan bentuk hukum. Anggota MPR dorong komunikasi dengan Presiden Prabowo untuk kejelasan arah pembangunan nasional.
Tim perumus merampungkan pembahasan 382 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), meskipun masih menyisakan sejumlah catatan yang akan dirapikan oleh tim sekretariat.
Andreas mengatakan Tim Perumus akan berusaha mengupayakan agar pembahasan secepatnya selesai dan dilaporkan kepada Pimpinan MPR untuk kemudian di follow up.
Siti menjelaskan hasil final dari Badan Pengkajian dan Kelompok Kerja Kajian Ketatanegaraan (K3) akan disampaikan kepada pimpinan MPR pada akhir Juli 2025.
Ketua BP MPR RI Andreas Hugo Pareira menyebut kedua tim telah dibekali dokumen komprehensif hasil kompilasi dari berbagai pandangan dan masukan para pakar.