Dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution-Surya dan Edy Rahmayadi-Hasan Basri membahas soal isu pemekaran di debat ketiga Pilgub Sumut. Kedua pasangan itu sepakat soal adanya pemekaran di Sumut.
Isu soal pemekaran awalnya dilemparkan oleh Surya dalam bentuk pertanyaan kepada Hasan. Surya mengatakan jika wacana pemekaran adalah keinginan beberapa wilayah dengan alasan pemerataan pembangunan yang lebih baik.
"Wacana pemekaran di Sumatera Utara adalah keinginan beberapa wilayah, wacana ini muncul dengan alasan pemerataan pembangunan dan akses layanan yang lebih baik untuk daerah-daerah terpencil," kata Surya di debat ketiga Pilgub Sumut, Rabu (13/11/2024).
Menurut Surya keinginan pemekaran itu juga disertai kekhawatiran soal kemampuan keuangan daerah dan kesiapan infrastruktur. Sehingga perlu dialog dan kajian mendalam soal pemekaran tersebut.
"Namun di sisi lain muncul kekhawatiran tentang kemampuan keuangan daerah dan kesiapan infrastruktur untuk mendukung pemekaran tersebut, isu ini juga memicu pro dan kontra di kalangan pimpinan dan masyarakat lokal. Sehingga membutuhkan kajian mendalam dan dialog yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai keputusan yang terbaik," ucapnya.
Sehingga dia bertanya ke Hasan terkait langkah konkrit apa yang dimiliki Edy-Hasan terkait wacana pemekaran ini. Sehingga pemekaran itu dapat mewujudkan pemerataan pembangunan tanpa membebani keuangan daerah.
"Apakah langkah konkrit yang akan bapak ambil untum mengatasi tantangan terkait wacana pemekaran di beberapa wilayah di Sumatera Utara agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan dan akses layanan lebih baik tanpa membebani keuangan daerah dan infrastruktur yang belum memadai?," tanya Surya.
Hasan menjelaskan jika APBD Sumut sekitar Rp 13,5 triliun dinilai tidak mampu untuk menjangkau seluruh kabupaten/kota di Sumut. Sehingga Edy-Hasan menilai perlu mendorong usulan pemekaran di Sumut dalam rangka membangun keadilan dan pemerataan pembangunan.
"APBD Sumatera Utara lebih kurang Rp 13 triliun, Rp 13,5 triliun pasti nya, kita tahu Rp 13,5 triliun ini tidak akan mampu bisa menjangkau seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara," ucapnya.
"Karena itu kami berharap dan mendorong terus bagaimana supaya Provinsi Sumatera Utara ini, dalam rangka membangun keadilan dan pemerataan pembangunan, kita perlu meneruskan usulan pemekaran di Provinsi Sumatera Utara," imbuhnya.
Pemekaran wilayah seperti Provinsi Kepulauan Nias dan Provinsi Tapanuli dinilai perlu didorong. Hasan kembali menegaskan jika pemekaran itu demi pemerataan pembangunan.
"Tentu yang pertama kita ingin mendorong dan juga sekaligus memperjuangkan bagaimana Kepulauan Nias menjadi provinsi Sumatera Utara, Provinsi Tapanuli juga perlu kita mekarkan ini semua adalah tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan pemerataan pembangunan keadilan dalam sektor pembangunan dan inilah yang dirasakan dan juga dibutuhkan oleh masyarakat kita, karena kita sekali lagi perlu pahami 13,5 triliun ini tidak akan mampu untuk memberikan pembangunan yang rata di seluruh Provinsi Sumatera Utara," ujarnya.
Apalagi mengingat panjang jalan provinsi di Sumut mencapai 3.005 kilometer dinilai membutuhkan effort yang sangat kuat. Sehingga perlu penguatan anggaran oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.
"Kita tahu permasalahan infrastruktur saja, 3.005 kilometer Jalan Provinsi Sumatera Utara, ini juga membutuhkan effort yang sangat kuat yang sangat penting dan juga perlu penguatan anggaran yang dilaksanakan dan dianggarkan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah Provinsi Sumatera Utara," ungkapnya.
Selengkapnya di Halaman Berikutnya...
Simak Video "Video Bobby Curhat Sumut Juara Narkoba, Wapres Gibran: Kirim ke Pesantren"
(astj/astj)