Tak Terbukti Korupsi Dana BOS, 3 Guru MAS di Deli Serdang Divonis Bebas

Tak Terbukti Korupsi Dana BOS, 3 Guru MAS di Deli Serdang Divonis Bebas

Juita Sinuhaji - detikSumut
Senin, 16 Nov 2026 23:29 WIB
Ilustrasi Putusan Hakim
Foto: detikcom/Ari Saputra
Medan -

Tiga guru MAS Farhan Syarif Hidayah di Kabupaten Deli Serdang, bernama Handriyatul Akhbar, Bambang Ahmadi Karo- karo, dan Rino Tasri divonis bebas. Menurut hakim, para terdakwa tidak terbukti bersalah dalam kasus perkara korupsi dana BOS sebagaimana dakwaan jaksa.

Diketahui terdakwa Handriyatul Akhbar selaku bendahara BOS, lalu Bambang Ahmadi Karo- karo dan Rino Tasri keduanya merupakan operator sekolah.

"Mengadili, menyatakan perbuatan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU, membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan," kata hakim ketua Hendra Hutabarat saat membacakan putusan, di PN Tipikor Medan, Senin (16/11/2026) malam.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hakim Hendra juga memerintahkan agar ketiga terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan diucapkan.

"Memerintahkan agar terdakwa dilepaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya," imbuh hakim Hendra.

ADVERTISEMENT

Hakim menyatakan para terdakwa bukan pihak yang mengelola dana BOS. Menurut majelis hakim, ketiganya bekerja di bawah tekanan pemilik sekaligus Ketua Yayasan MAS Farhan Syarif Hidayah, Mesini, saat menyusun laporan pertanggungjawaban (LPj) dana BOS.

Para terdakwa disebut mendapat ancaman pemecatan dari Mesini apabila tidak menyelesaikan LPj tersebut. Hakim menilai Mesini merupakan pihak yang mengelola dana BOS, bukan para terdakwa. Selain itu, perbuatan ketiganya dinilai bersifat administratif.

"Para terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangan dan jabatan," ucap hakim.

Putusan yang dijatuhi hakim jauh berbeda dengan tuntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Labuhan Deli. Sebelumnya jaksa meminta agar Handriyatul Akhbar dihukum selama 3 tahun penjara dan denda Rp 50 juta dengan subsider 50 hari kurungan.

Sementara dua terdakwa lainnya yakni Bambang dan Rino Tasri, yang dituntut masing-masing selama 2 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp50 juta dengan subsdier 50 hari kurungan.

Dalam dakwaan jaksa, ketiga terdakwa diduga menyusun laporan pertanggungjawaban fiktif dengan menggunakan kwitansi dan bon. Bahkan, faktur pengadaan barang maupun jasa yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Jaksa menyebut sekolah masih melakukan pungutan biaya ujian dan kegiatan ekstrakurikuler kepada siswa, padahal pembiayaan kegiatan tersebut telah dialokasikan melalui dana BOS.

Berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha & Partners, kerugian negara dalam perkara ini mencapai
Rp 268.232.700.

Nilai tersebut terdiri dari pembayaran honor guru fiktif Rp 41,26 juta, mark up gaji guru Rp 28,64 juta, klaim dana BOS atas siswa fiktif Rp 27,24 juta, pengadaan barang dan jasa fiktif Rp 144,76 juta, pungutan uang ujian Rp 9,87 juta, serta pungutan biaya ekstrakurikuler Rp 16,45 juta.

Halaman 2 dari 2


Simak Video "Taryaningsih, Membangun Kemandirian Kaum Disabilitas lewat Kawasan Inklusif"
[Gambas:Video 20detik] (astj/astj)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Hide Ads